Wacana Bentuk Zaken Kabinet, Prabowo Bisa Tempatkan Tokoh Parpol Secara Bijak

AKURAT.CO Wacana pembentukan zaken kabinet atau kabinet yang didominasi oleh figur-figur ahli dan profesional di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendapat respons positif dari berbagai pihak.

Pengamat politik dari Universitas Bung Karno (UBK), Novance Silitonga, menilai memang sudah sepatutnya pos kementerian diisi oleh seseorang yang punya kepakaran di bidang tertentu.

Namun, dia tak memungkiri bahwa Prabowo juga perlu memperhatikan orang-orang yang berjasa dalam proses kemenangannya. Sehingga, tidak ada salahnya jika Prabowo memberi porsi untuk tokoh-tokoh yang berasal dari sejumlah partai politik pengusung.

"Idealnya pemerintahan dijalankan oleh mereka yang pakar dan mumpuni dibidangnya. Tapi ada etika politik yang harus diperhatikan presiden terpilih. Mereka yang punya andil dalam pemenangan presiden layak diperhatikan karir politiknya," kata Novance kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Baca Juga: Prabowo Siapkan Zaken Kabinet, Ingin Lebih Baik dari Presiden-presiden Sebelumnya

Asalkan, pemberian kursi menteri bagi tokoh parpol bisa dilakukan secara bijak. Di mana, Prabowo perlu memperhatikan kemampuan dari masing-masing tokoh tersebut agar bisa ditempatkan dalam pos kementerian yang sesuai.

Sementara itu, ada beberapa pos inti dalam kementerian yang harus diisi oleh orang-orang profesional. Yaitu pos kementerian yang berkaitan dengan sektor keuangan, hukum, kesehatan dan pendidikan.

"Menurut saya wajar. Namun penempatannya harus bijak. Di parpol ada yang figur pakar diberbagai bidang pemerintahan, tapi sedikit. Mereka yang dikualifikasikan sebagai pakar harus menempati pos-pos inti. Keuangan, hukum, kesehatan dan pendidikan bisa dikatakan pos inti," ujarnya.

Dia juga mengingatkan, bahwa variabel kepakaran seseorang bukan hanya dilihat dari latar belakang pendidikan dan tingkat pendidikan yang ditempuh (doktor atau profesor), tetapi juga harus memperhatikan pengalaman dan kapabilitas berkomunikasi antar sektor pemerintahan.

"Seorang pakar namun lemah dalam berkomunikasi ya menjadi beban pemerintah juga. Mereka yang dianggap kurang pakar karena latar pendidikan dan tingginya tingkat pendidikan, namun punya kemampuan mensinergikan tugas-tugas kementeriannya dengan kementerian lain yang terkait dengannya, juga patut dipertimbangkan untuk isi pos menteri," pungkas Novance yang juga pendiri Populus Indonesia, sarana belajar bagi mahasiswa politik.