Pesan Anak Gus Dur: Jangan Pilih Aktor Politik Identitas

AKURAT.CO Anak mantan Presiden Gus Dur, Alissa Wahid meminta masyarakat untuk tidak memilih pemimpin yang memainkan politik identitas. Pemilih pemula, diminta jeli menggunakan hak pilihnya.

Alissa yang juga anggota Tim Ahli Pokja Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama menilai, Indonesia harus belajar dari Pilgub DKI 2017 dan Pilpres 2019, yang marak isu SARA. Isu ini masih muncul sekarang ini sekalipun sporadis.

“Jangan memilih justru calon yang mengedepankan identitas-identitas tertentu, identitas agama atau kesukuan,” kata Alissa, di Badung, Bali, Sabtu (23/9/2023).

Baca Juga: Survei SMRC: Politik Identitas Pada Pilpres 2024 Terjadi Jika Ganjar Vs Anies

Alissa mengatakan, politik identitas membawa dampak buruk pada persatuan. Pada 2020 misalnya, atau setahun selepas pilpres, indeks kerukunan beragama di Indonesia melorot.

Politik identitas harus diwaspadai lantaran Indonesia masuk tiga besar negara dengan sentimen kebencian atas dasar agama tertinggi. Artinya, masih perlu pemahaman ekstra diberikan kepada para pemilih.

“Berdasarkan riset internasional, Indonesia, India, dan Amerika Serikat itu penggunaan sentimen kebencian atas dasar agama itu kuat sekali pada pemilihan presiden,” kata Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Baca Juga: Istri Gus Dur Doakan Dan Restui Prabowo

Dirinya memperkirakan sentimen SARA bakal dimainkan lagi mengiringi tahapan Pemilu 2024. Maka para pemilih harus diedukasi untuk memilih calon pemimpin yang menonjolkan gagasan, bukan sentimen.

"Dulu, setelah masyarakat berantem dengan politik identitas, tahunya selesai pemilu semua calon bisa bersatu. Tapi sudah terlanjur banyak sekali sentimen intoleransi, itu yang harus kita cegah,” tuturnya.

Baca Juga: Diperlukan Komitmen Untuk Tidak Gunakan Politik Identitas

Sebagai pengurus PBNU, Alissa menegaskan organisasi Nahdliyin tidak ekslusif atau lebih condong pada salah satu partai. Sebaliknya, kader NU tersebar di banyak partai.

Dengan begitu, Alissa juga menegaskan warga NU tidak boleh dibatasi atau diidentikkan dengan salah satu partai saja.

"NU tidak eksklusif. Bahkan di kepengurusan yang sekarang dari perbagai partai politik ada dari Golkar, PDIP, Nasdem. Jangan kemudian membatasi warga NU," katanya.