Akurat Logo

Akademisi Catat Peran Besar Dasco dalam Menjaga Perlindungan Ketenagakerjaan

Moehamad Dheny Permana | 22 November 2026, 21:03 WIB
Akademisi Catat Peran Besar Dasco dalam Menjaga Perlindungan Ketenagakerjaan
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. - dpr.go.id

AKURAT.CO Sosok Sufmi Dasco Ahmad telah mengisi posisi Wakil Ketua DPR selama satu periode lebih. Sejak 2019 hingga saat ini, dia dinilai mampu menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan.

"Gebrakan Dasco terkait kesejahteraan masyarakat tentu tidak langsung," kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, kepada wartawan, Minggu (22/11/2026).

Ia menjelaskan, dampak dari peran Dasco memang tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab, DPR merupakan lembaga yang memiliki funsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

"Kalau langsung tentu tidak ada ya. Sebab Dasco hanya Wakil Ketua DPR RI, yang fungsinya hanya pengawasan, anggaran, dan legislasi," ujar Jamiluddin.

Namun, Dasco dinilai dapat memaksimalkan perannya sebagai wakil rakyat dengan kewenangan tersebut. Salah satunya, pengesahan UU Perlindungan Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Bahlil: Keputusan Cawapres Pengganti Gibran Ada di Tangan Prabowo

"Ia melakukan itu dengan mempercepat proses penyelesaian RUU menjadi UU, seperti UU Pelindungan Ketenagakerjaan," kata Jamiluddin.

Seperti diketahui, UU Perlindungan Ketenagakerjaan merupakan aspirasi utama kaum buruh setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada Oktober 2024.

Pada Mei 2026, Dasco bertemu dengan perwakilan buruh. Dasco menjanjikan pengesahan payung hukum ketenagakerjaan yang baru itu disahkan pada akhir 2026.

Komisi IX mendapat tugas menggodok RUU tersebut. Pembahasan resmi RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dimulai pada 14 September 2026 dengan ditandai penyerahan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari pemerintah ke Panja Komisi IX DPR.

Kurang dari sebulan, melalui rapat yang dipimpin langsung oleh Dasco, Komisi IX DPR mengesahkan pembahasan tingkat I RUU Ketenagakerjaan pada 5 Oktober 2026. Sehari berikutnya, DPR mengesahkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.