Ekonom INDEF: Secara Objektif Dasco Punya Modal Strategis Jadi Wapres

AKURAT.CO Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan INDEF, Dr. M. Rizal Taufikurahman, menyebut bahwa secara objektif Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, punya modal strategis menjadi Wapres RI pendamping Presiden Prabowo Subianto.
Rizal mengungkapkan bila Dasco memiliki kemampuan untuk menjadi 'jembatan' kepentingan politik Presiden Prabowo. Dasco bahkan dinilai bisa mengonsolidasikan kebijakan pemerintah dengan berbagai lintas, baik menteri maupun masyarakat.
"Secara objektif, Dasco memiliki modal strategis sebagai wapres, terutama kemampuan menjembatani kepentingan politik, mengonsolidasikan kebijakan, dan mengoreksi kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat," jelasnya, saat dihubungi wartawan, Minggu (22/11/2026).
Rizal membeberkan sejumlah peran Dasco dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pemerintah yang beririsan dengan ekonomi masyarakat. Misalnya, saat Dasco merespons polemik LPG 3 kg dengan mengaktifkan kembali penjualan gas bersubsidi tersebut pada tingkat pengecer.
Selanjutnya, terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Lewat lobi-lobi Dasco dengan pemerintah diputuskan PPN 12 persen berlaku secara selektif terhadap barang dan jasa mewah (baik produk dalam negeri maupun impor), seperti rumah mewah, apartemen mewah, dan mobil mewah.
Baca Juga: Bahlil: Keputusan Cawapres Pengganti Gibran Ada di Tangan Prabowo
Dosen Universitas Trilogi itu juga menyinggung kembali kemampuan Dasco dalam menyelesaikan persoalan pengemudi ojek daring dan pasar keuangan yang terjadi beberapa waktu ke belakang.
Bagi Rizal, campur tangan dalam mencari jalan keluar atas persoalan-persoalan itu menunjukkan adanya kepekaan sosial dan kemampuan komunikasi politik dalam diri Dasco.
Rizal bahkan tak segan menyebut Ketua Harian Partai Gerindra itu memiliki kapasitas untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah.
"Ini menjadi modal strategis bagi kelayakannya sebagai Wakil Presiden, terutama dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi," katanya.
"Peran tersebut mencerminkan kapasitas policy coordination dan political-economic leadership yang dibutuhkan Presiden untuk memperkecil kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasinya (policy implementation gap)," tambah Rizal.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 2Rusia Gempur Kyiv dengan Rudal Balistik, Tiga Jembatan Strategis di Sungai Dnipro Hancur
- 3Stok Rudal Menipis, Angkatan Laut AS Akui Gunakan Tomahawk Kedaluwarsa untuk Perang Iran
- 4Persib Bandung vs Shan United di Shopee Cup 2026 Malam Ini, Catat Jadwal dan Cara Menontonnya
- 5PBSI Panggil 6 Juara Dunia Junior Masuk Pelatnas Cipayung Tanpa Tunggu Periode Baru
- 6Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini: Man City vs Fulham, Newcastle vs Arsenal
- 7Di Tengah Pertemuan Trump-Putin-Xi, Inggris Justru Komitmen Kirim 1.000 Drone ke Ukraina
- 8Cara Cek Desil Bansos 2026 Pakai NIK KTP, Simak Syarat Dapat BSU Rp900 Ribu
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa







