Akurat Logo

Pemetaan Ulang Penempatan 242 Ribu Guru PPPK Penuh Waktu Harus Adil Sesuai Kebutuhan

Putri Dinda Permata Sari | 21 November 2026, 13:53 WIB
Pemetaan Ulang Penempatan 242 Ribu Guru PPPK Penuh Waktu Harus Adil Sesuai Kebutuhan
Wakil Ketua Komisi X DPR, Kurniasih Mufidayati. - Dok. Fraksi PKS DPR

AKURAT.CO Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyusun pemetaan ulang, terkait penempatan (redistribusi) 242.482 guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang beralih status menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Kemendikdasmen menyebut proses verifikasi dan validasi sudah dilakukan untuk mengetahui keberadaan guru aktif dan kebutuhan formasi di setiap wilayah. Usulan kebutuhan kemudian disampaikan melalui Ruang Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen sebelum penempatan ditetapkan.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Kurniasih Mufidayati, meminta pemetaan ulang tersebut harus dilakukan dengan adil dan mempertimbangkan kondisi riil para guru. Jangan sampai guru PPPK paruh waktu yang mengajar di sekolah swasta, jangan sampai setelah penuh waktu diambil mengajar di sekolah negeri, sehingga sekolah swasta tersebut kekurangan guru.

Baca Juga: Guru PPPK Kemenag Bisa Ikut Seleksi CPNS 2027 tanpa Kehilangan Status Kepegawaian

"Penataan ini memang dibutuhkan karena perubahan status jangan sampai membuat satu sekolah kelebihan guru sementara sekolah yang lain tetap kekurangan. Tetapi prinsipnya harus dua-duanya terpenuhi yakni kebutuhan sekolah tertangani dan hak serta kondisi guru tetap terlindungi," ujar Kurniasih dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).

Pemetaan penempatan tidak cukup hanya menggunakan data jumlah guru dan kebutuhan formasi. Kemendikdasmen juga perlu memperhitungkan bidang studi, beban mengajar, domisili, jarak dan akses transportasi, kondisi keluarga, serta keberlanjutan proses pembelajaran di sekolah asal.

Dia menilai pendekatan tersebut penting karena perubahan tempat tugas memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan guru dan keluarganya.

"Jangan melihat guru hanya sebagai angka dalam tabel distribusi. Mereka punya keluarga, ada yang sudah puluhan tahun mengabdi di satu wilayah, ada yang harus mengurus anak atau orang tua, ada pula yang akses transportasinya sangat terbatas. Semua itu harus menjadi pertimbangan dalam penempatan," katanya.

Baca Juga: Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Sudah Tepat, Komarudin: Soal Anggaran Bisa Diatur

Kemendikdasmen sebelumnya menyampaikan penempatan baru akan diupayakan tetap dalam satu wilayah kewenangan dan tidak dilakukan jauh dari lokasi guru saat ini apabila masih tersedia sekolah yang membutuhkan di sekitarnya.

Kurniasih menyambut baik prinsip tersebut dan meminta agar nantinya diterjemahkan menjadi pedoman yang jelas sehingga tidak menimbulkan perbedaan penerapan antarwilayah.

"Kami ingin ada standar yang jelas. Misalnya bagaimana definisi penempatan yang masih wajar dari domisili, bagaimana bila guru memiliki kondisi keluarga tertentu, bagaimana bila bidang studinya dibutuhkan di beberapa sekolah, serta bagaimana mekanisme keberatan bila penempatan dinilai sangat memberatkan," ujarnya.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.