Belum Tepat Sasaran, Pemerintah Perlu Benahi Pendataan Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendorong pemerintah segera membenahi mekanisme pendataan dan penjaringan sekolah penerima Program Revitalisasi Satuan Pendidikan sebelum pelaksanaan tahun anggaran 2027 dimulai.

Langkah ini penting agar bantuan benar-benar menjangkau sekolah yang paling membutuhkan, terutama yang mengalami kerusakan berat dan berpotensi membahayakan keselamatan peserta didik.

Sebelumnya, terungkap dua sekolah di Jawa Barat dan Jakarta Utara yaitu Di SD Negeri Cioray, Desa Kertanegla, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, satu ruang kelas ambruk pada akhir Oktober 2026. Sementara itu, empat ruang kelas lainnya terpaksa dikosongkan karena dikhawatirkan mengalami keruntuhan susulan.

Baca Juga: 83 Persen Rumah Tangga Belum Punya Pengelolaan Sampah, YYADU! dan Pemkot Bandung Bangun Kebiasaan Pilah Plastik dari Sekolah

Pada 5 November, Polres Tasikmalaya bersama Dinas Sosial mendirikan tenda darurat dengan dukungan bantuan dari Kementerian Sosial dan Polri. Kini, siswa kelas 1 hingga kelas 3 harus mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam tenda tersebut, sedangkan siswa kelas 4 hingga kelas 6 digabung dalam satu ruangan.

Sebelum tenda didirikan, para siswa bahkan harus belajar di teras dan ruang guru. Ironisnya, sekolah tersebut belum mendapatkan bantuan renovasi sejak 2012.

Kondisi serupa, meski dengan persoalan berbeda, dialami siswa SMK Negeri 36 Jakarta di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Hampir dua tahun terakhir, ratusan siswa sekolah tersebut harus menumpang belajar di SD Negeri 09 Kalibaru setelah gedung sekolah mereka dibongkar pada 2025.

Kegiatan belajar mengajar pun harus dilakukan secara bergantian dengan siswa sekolah dasar. Sejumlah siswa mengaku merasa malu dan tidak nyaman dengan kondisi tersebut.

Baca Juga: BNI Perkuat Literasi Keuangan Siswa Sekolah Rakyat Sejak Dini

"Ada anak-anak yang masuk sekolah dengan rasa cemas. Satu kelompok cemas karena atapnya bisa jatuh. Satu kelompok lagi cemas karena merasa direndahkan. Negara punya kewajiban untuk menghilangkan kecemasan-kecemasan itu, dan kewajiban tersebut tertulis jelas dalam Pasal 31 UUD 1945," kata Cucun, di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Kedua persoalan tersebut muncul ketika pemerintah tengah menjalankan salah satu program perbaikan infrastruktur pendidikan terbesar dalam satu dekade terakhir.

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 sekaligus masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.