Akurat Logo

12 Nama yang Disebut-sebut Berpotensi Jadi Calon Pengganti Gibran sebagai Wapres, Ada AHY hingga Khofifah

Idham Nur Indrajaya | 12 November 2026, 12:52 WIB
12 Nama yang Disebut-sebut Berpotensi Jadi Calon Pengganti Gibran sebagai Wapres, Ada AHY hingga Khofifah
Gibran Rakabuming Raka. dok. Akurat

AKURAT.CO Kursi Wakil Presiden RI mendadak menjadi perhatian setelah kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka mencuat ke publik. Jika proses tersebut berujung pada kekosongan jabatan, Presiden Prabowo Subianto akan menghadapi keputusan politik penting untuk menentukan dua nama yang akan diajukan sebagai calon pengganti RI-2.

Sejumlah tokoh politik mulai masuk dalam pembicaraan mengenai nama pengganti Gibran, mulai dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anies Baswedan, Puan Maharani, hingga Sufmi Dasco Ahmad. Selain itu, nama Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, Bahlil Lahadalia, Mahfud MD, Sugiono, dan Pramono Anung juga ikut diperbincangkan.

Dalam analisis politik yang lebih luas, terdapat pula figur tambahan seperti Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Khofifah Indar Parawansa. Masing-masing memiliki latar belakang, pengalaman pemerintahan, serta hubungan politik yang berbeda dengan kekuatan-kekuatan di pemerintahan.

Secara keseluruhan, terdapat 12 tokoh yang masuk dalam berbagai pembahasan mengenai kemungkinan pengganti Gibran. Namun, nama-nama tersebut masih merupakan rangkuman analisis dan spekulasi politik, bukan daftar calon resmi yang telah diajukan Presiden Prabowo kepada MPR.

Mengapa Nama Pengganti Gibran Mulai Diperbincangkan?

Isu pengunduran diri Gibran menguat setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Gibran dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri di tengah dinamika politik dan persoalan hukum yang berkembang.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pembicaraan mengenai niat tersebut. Informasi itu kemudian diperkuat oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang membenarkan kabar pengunduran diri Gibran pada Rabu, 11 November 2026.

Perkembangan berikutnya terjadi pada Kamis, 12 November 2026. Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR setelah sebelumnya menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo. Pimpinan MPR kemudian dijadwalkan membahas langkah selanjutnya.

Situasi tersebut membuat pembicaraan mengenai calon pengganti Wakil Presiden semakin berkembang. Sejumlah nama mulai dikaitkan dengan kemungkinan penataan ulang komposisi pemerintahan, baik dari partai-partai pendukung Prabowo maupun figur yang berada di luar lingkaran koalisi.

Namun, pengajuan pengunduran diri tidak boleh langsung disamakan dengan selesainya seluruh proses konstitusional. Status kekosongan jabatan dan tahapan pemilihan pengganti tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Jokowi Kasih Pesan Buat Gibran: Jabatan Itu Sementara, Terus Dukung Pemerintahan Prabowo

Baca Juga: Gibran Resmi Sampaikan Surat Pengunduran Diri ke MPR

12 Nama yang Disebut Berpotensi Menggantikan Gibran sebagai Wapres

Nama-nama yang muncul dalam pembahasan ini memiliki latar belakang politik yang beragam. Ada yang berasal dari partai pendukung pemerintah, tokoh yang memiliki pengalaman panjang di parlemen, hingga figur yang sebelumnya pernah berhadapan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024.

Berikut pembahasan 12 tokoh yang masuk dalam berbagai analisis mengenai kemungkinan pengganti Gibran.

1. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi salah satu nama yang diperhitungkan dalam pembicaraan mengenai pengganti Gibran. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

AHY memiliki pengalaman di pemerintahan sekaligus kepemimpinan partai politik. Posisi Demokrat sebagai bagian dari pemerintahan Prabowo juga menjadi salah satu faktor yang membuat namanya masuk dalam analisis politik.

Apabila AHY dipertimbangkan, penunjukannya dapat berkaitan dengan upaya memperkuat representasi Demokrat dalam pemerintahan. Namun, perubahan komposisi jabatan di tingkat Wakil Presiden juga harus memperhitungkan keseimbangan kepentingan partai-partai koalisi lainnya.

2. Anies Baswedan

Anies Baswedan juga masuk dalam pembahasan figur yang berpotensi menggantikan Gibran. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memiliki pengalaman sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta pernah menjadi peserta Pilpres 2024.

Dalam kontestasi tersebut, Anies berhadapan dengan pasangan Prabowo-Gibran. Karena itu, kemunculan namanya dalam pembicaraan calon pengganti Wapres dapat dikaitkan dengan kemungkinan rekonsiliasi politik antara pemerintahan dan kekuatan yang sebelumnya berada di luar koalisi.

Pelibatan Anies juga akan membawa konsekuensi tersendiri. Selain persoalan komunikasi dengan Prabowo, terdapat perbedaan basis pendukung dan arah politik yang perlu diperhitungkan apabila skenario tersebut benar-benar dibicarakan.

3. Puan Maharani

Puan Maharani merupakan tokoh PDI Perjuangan yang juga masuk dalam pembahasan calon pengganti Gibran. Saat ini, Puan menjabat Ketua DPR RI dan memiliki pengalaman sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Namanya dikaitkan dengan kemungkinan terbukanya komunikasi politik yang lebih luas antara Prabowo dan PDI Perjuangan. Jika Puan masuk dalam pertimbangan, skenario tersebut dapat membawa perubahan dalam hubungan pemerintah dengan salah satu kekuatan politik besar di parlemen.

Namun, perpindahan Puan ke kursi Wakil Presiden juga akan menimbulkan konsekuensi terhadap kepemimpinan DPR. Salah satu skenario yang ikut dibicarakan adalah kemungkinan Sufmi Dasco Ahmad menempati posisi Ketua DPR.

Meski demikian, perubahan tersebut tidak bisa dianggap sebagai kesepakatan politik. Penataan jabatan di parlemen memiliki mekanisme tersendiri dan tidak otomatis terjadi hanya karena pergantian Wakil Presiden.

4. Sufmi Dasco Ahmad

Sufmi Dasco Ahmad merupakan politikus Partai Gerindra yang memiliki posisi strategis dalam komunikasi politik di parlemen. Saat ini, ia menjabat Wakil Ketua DPR RI sekaligus menjadi salah satu figur penting di lingkungan partai yang dipimpin Prabowo.

Pengalaman legislatif dan kedekatannya dengan Presiden menjadi dua aspek yang membuat nama Dasco masuk dalam spekulasi pengganti Gibran.

Jika Dasco dipertimbangkan, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan representasi partai dalam pemerintahan. Penempatan dua figur dari Gerindra pada posisi strategis di pucuk eksekutif dapat memunculkan pembicaraan mengenai dominasi partai dan ruang representasi bagi mitra koalisi lainnya.

5. Zulkifli Hasan

Zulkifli Hasan atau Zulhas turut masuk dalam pembahasan mengenai calon pengganti Gibran. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pengalaman Zulkifli di pemerintahan cukup panjang. Ia pernah menduduki posisi Menteri Kehutanan dan Menteri Perdagangan sebelum mendapatkan tugas sebagai Menko Pangan.

Kemunculan namanya dapat dikaitkan dengan pertimbangan menjaga keseimbangan politik di antara partai-partai pendukung pemerintah. PAN merupakan salah satu kekuatan politik dalam koalisi Prabowo sehingga representasi partai menjadi aspek yang dapat diperhitungkan.

Apabila namanya dipertimbangkan, pembahasannya tidak hanya menyangkut pengalaman pemerintahan, tetapi juga bagaimana perubahan posisi tersebut memengaruhi komposisi politik koalisi.

6. Muhaimin Iskandar

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merupakan figur lain yang masuk dalam pembicaraan pengganti Gibran. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Cak Imin memiliki pengalaman panjang dalam politik nasional, baik di pemerintahan maupun parlemen. Ia juga pernah menjadi calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 ketika mendampingi Anies Baswedan.

PKB memiliki 68 kursi DPR RI hasil Pemilu 2024. Jumlah tersebut membuat partai ini memiliki kekuatan parlementer yang perlu diperhitungkan dalam dinamika politik nasional.

Apabila Muhaimin dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden, langkah tersebut dapat berkaitan dengan penguatan hubungan pemerintah dan PKB. Namun, penambahan representasi partai tertentu juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap keseimbangan internal koalisi.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.