Akurat Logo

BNPB Harus Perkuat Pencegahan Karhutla Sejak Dini, Selly Andriany: Jangan Hanya Fokus Pemadaman

Ayu Rachmaningtyas | 21 Oktober 2026, 16:12 WIB
BNPB Harus Perkuat Pencegahan Karhutla Sejak Dini, Selly Andriany: Jangan Hanya Fokus Pemadaman
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina. - Humas DPR RI

AKURAT.CO Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diminta memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya penanganan harus mengutamakan pencegahan sejak dini, dan tidak hanya berfokus pada pemadaman setelah api meluas.

Penanganan karhutla membutuhkan langkah yang serius, terukur, dan terkoordinasi, terutama di wilayah yang rawan kekeringan dan kebakaran. Karena itu, BNPB perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, serta dukungan operasional di daerah sebelum kondisi darurat terjadi.

"Penanganan karhutla harus dilakukan secara serius, terukur, dan tidak semata-mata berorientasi pada pemadaman setelah api meluas. BNPB perlu memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini, terutama di wilayah rawan kekeringan dan kebakaran," kata Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga: Karhutla Makin Parah, Saatnya Kita Mengamalkan “Tobat Ekologis” Sebelum Memohon Hujan Melalui Salat Istisqa

Dia menegaskan, koordinasi antara BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta instansi terkait sangat penting. Informasi mengenai kondisi cuaca, titik panas (hotspot), dan potensi kekeringan harus segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret di lapangan.

Langkah antisipasi tersebut perlu mencakup kesiapan personel dan peralatan, ketersediaan sumber air, pengawasan wilayah rawan, serta pelibatan aktif masyarakat. Dengan demikian, potensi kebakaran dapat terdeteksi lebih awal dan risiko meluasnya api dapat ditekan.

Keberhasilan kinerja BNPB tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan operasional yang dilakukan, tetapi juga dari dampak nyata upaya penanggulangan bencana terhadap keselamatan dan kehidupan masyarakat.

"Dari perspektif Komisi VIII DPR RI, kinerja BNPB harus diukur dari hasil nyata, bukan hanya jumlah operasi yang dilakukan. Indikatornya antara lain kecepatan respons, kesiapan logistik dan peralatan, efektivitas koordinasi pusat dan daerah, serta kemampuan menekan luas kebakaran, korban, dan dampak terhadap masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: 7 Cara Mencegah Asap Karhutla Masuk ke Rumah, Jangan Diabaikan!

Selly menilai, deteksi dini yang didukung pengerahan personel dan sarana-prasarana secara tepat menjadi kunci untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih besar. BNPB juga perlu memastikan dukungan kepada pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah rawan berjalan efektif.

"BNPB perlu memastikan langkah pencegahan dilakukan sebelum kebakaran meluas, melalui deteksi dini, pengerahan personel dan peralatan secara cepat, serta dukungan nyata kepada pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah rawan. Dengan begitu, potensi bencana dapat ditekan sejak awal dan keselamatan masyarakat lebih terjamin," ucapnya.

Dari sisi anggaran, Komisi VIII DPR RI telah menyetujui pagu anggaran BNPB Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,003 triliun dalam rapat kerja bersama Kepala BNPB pada 1 September 2026. Namun angka tersebut merupakan pagu anggaran BNPB secara keseluruhan, bukan alokasi khusus untuk penanganan karhutla ataupun dampak fenomena El Nino.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.