Akurat Logo

Perang Lawan Karhutla Tak Cukup dengan Helikopter, Ini yang Harus Diperkuat

Saeful Anwar | 19 September 2026, 09:00 WIB
Perang Lawan Karhutla Tak Cukup dengan Helikopter, Ini yang Harus Diperkuat
Seorang pemadam kebakaran sedang memadamkan api karhutla. (Dok. Antara)

AKURAT.CO Pemerintah tengah memperkuat kemampuan menghadapi bencana dengan investasi besar pada peralatan mitigasi, termasuk penambahan armada helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Namun, langkah tersebut dinilai perlu dibarengi strategi pencegahan agar karhutla tidak terus berulang.

Pengamat kebijakan publik, Sahala Jonedi Manalu, mengatakan, keberhasilan penanganan karhutla seharusnya tidak hanya diukur dari kecepatan petugas memadamkan api.

Menurutnya, pemerintah perlu memperbesar kapasitas untuk mencegah kebakaran sejak awal.

"Bukan seberapa cepat kita memadamkan api, tetapi seberapa besar kapasitas kita untuk mencegah kejadian berulang," ujar Sahala dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Sahala menilai pola penanganan karhutla selama ini perlu bergeser. Fokus yang terlalu besar pada pemadaman atau fire centric perlu dilengkapi dengan langkah pencegahan dan mitigasi yang lebih kuat.

Kebutuhan memperkuat pencegahan semakin mendesak di tengah kondisi cuaca ekstrem dan musim kemarau yang lebih panjang.

Kondisi tersebut membuat vegetasi dan lahan menjadi lebih kering sehingga lebih mudah terbakar.

Sahala menyebut fenomena yang disebutnya sebagai "El Nino Godzilla" serta kemarau berkepanjangan berpotensi membuat material vegetasi menjadi bahan bakar yang memperbesar skala kebakaran.

"El Nino Godzilla dan kemarau yang jauh lebih panjang dari biasanya memungkinkan vegetasi kita menjadi bahan bakar yang luar biasa untuk menjadikan kebakaran hutan dan lahan dengan skala yang lebih masif seperti sekarang," katanya.

Di sisi lain, penanganan karhutla saat ini melibatkan mobilisasi sumber daya dalam jumlah besar.

Sahala menyebut lebih dari 12.880 personel dikerahkan, baik untuk tugas di lapangan maupun mendukung administrasi dan koordinasi.

Koordinasi juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari kementerian terkait, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD hingga pemerintah desa.

"Indikasi sederhananya adalah bahwa ini merupakan mobilisasi personel terbesar yang pernah dilakukan," ujar Sahala.

Baca Juga: Pemilu Parlemen Rusia 2026 Dimulai, Putin Uji Dukungan Publik di Tengah Perang Ukraina

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.