Wakil Ketua Komisi XII Fraksi PAN Tekankan Pentingnya Akurasi Data Desil, Minta Kondisi Riil Warga Diperhatikan

AKURAT.CO Rencana pembatasan pembelian Pertalite untuk kelompok Desil 9 dan 10 terus menjadi perbincangan, terutama setelah banyak warga kaget saat mengecek status desilnya sendiri lewat DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).

Wakil Ketua Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan, angkat bicara soal pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat ekonomi.

Terkait keluhan warga yang merasa datanya tidak sesuai kondisi ekonomi sebenarnya, Putri menjelaskan bahwa persoalan mulai muncul lantaran begitu banyak warga dengan gaji UMR, rumah masih mengontrak, listrik hanya 900 VA, tapi tercatat sebagai Desil 9 atau bahkan Desil 10.

"Subsidi memang harus tepat sasaran, tetapi kita perlu memperhatikan pendataan yang akurat. Kami banyak mendapatkan laporan, ada yang gajinya UMR, masih ngontrak, listriknya 900 VA tapi tercatat Desil 9 atau 10. Nah, ini dulu yang harus dibenahi dengan serius," jelasnya, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Putri melanjutkan ke soal indikator yang selama ini dipakai untuk menilai kesejahteraan, termasuk kondisi fisik rumah. Menurutnya, hal semacam itu tidak bisa langsung disamakan dengan kemampuan ekonomi seseorang. Bisa saja rumah itu bantuan, warisan keluarga, atau bahkan hasil kredit yang cicilannya belum lunas.

Baca Juga: Cara Cek Desil Online Kemensos, Masukkan NIK KTP di Link Resmi

"Rumah masih bagus, pakai keramik, itu belum tentu tanda kaya. Bisa saja itu rumah warisan, bisa juga dikredit dan sampai sekarang masih nyicil. Jadi, memang perlu disurvei langsung ke lapangan, jangan cuma dari mengambil data administratif atau dari tampilan fisik rumahnya saja," terang anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sebagai Wakil Ketua Komisi XII DPR yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral, Putri mengaku cukup sering mendengar keluhan serupa dari masyarakat di dapilnya.

Ia menyoroti bahwa dampaknya bukan cuma soal wacana pembatasan BBM jenis Pertalite bagi Desil 9 dan 10, tapi juga bisa merembet ke bantuan sosial yang seharusnya diterima warga tidak mampu.

"Ada yang datanya bertahun-tahun tidak pernah diperbarui, tiba-tiba desilnya naik dan bansosnya dicabut. Ini yang saya kira harus jadi perhatian kita bersama, jangan sampai kebijakan yang niatnya baik tetapi pendataannya kurang tepat," katanya.

"Kami juga berharap ada kanal yang jelas bagi warga yang merasa datanya keliru, agar bisa segera diperbaiki dengan cepat. Sehingga kebijakan subsidi tepat sasaran bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik," Putri menjelaskan.

Baca Juga: Data Desil Tak Valid, Pemerintah Harus Segera Perbaiki Mekanisme Pendataan Bansos