Muktamar NU Harus Bersih dari Black Campaign dan Cara-cara Pragmatis

AKURAT.CO Dinamika bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin menghangat jelang berlangsungnya Muktamar NU ke-35 yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Kamis (27/8/2026).

Sejumlah nama muncul dengan tingkat dukungan yang beragam, sementara hasil survei dan polling yang beredar belum menunjukkan satu kandidat yang benar-benar dominan.

Di tengah dinamika tersebut, Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Ikatan Keluarga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Idrus Marham, menegaskan bahwa Muktamar NU ke-35 tidak boleh direduksi sekadar menjadi arena perebutan jabatan Ketua Umum PBNU.

Baca Juga: Menuju NU 2051, Gus Yahya Dorong Transformasi PBNU hingga Tingkat Ranting

Menurutnya, Muktamar justru harus ditempatkan sebagai momentum kebangkitan Nahdlatul Ulama memasuki abad kedua perjalanan organisasi. Momentum tersebut harus diarahkan untuk menata kepemimpinan, memantapkan arah perjuangan, sekaligus memperkuat peran NU dalam pembentukan peradaban ke depan.

"Sejatinya Muktamar NU yang ke-35, memasuki abad kedua perjalanan NU, harus menjadi momentum kebangkitan NU. Muktamar harus dilihat sebagai Momentum Persatuan sekaligus kebangkitan dalam rangka menatap kepemimpinan, memantapkan peran NU sebagai penentu pembentukan peradaban ke depan," kata Idrus kepada awak media di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Dia menilai, semangat kebangkitan tersebut harus diwujudkan melalui pilihan-pilihan yang ideal dalam proses Muktamar. NU tidak cukup hanya mempertahankan eksistensi organisasi, tetapi juga harus mampu menjawab perkembangan zaman tanpa kehilangan akar tradisi keagamaannya.

"Untuk itu maka kita harus melakukan hal-hal yang lebih ideal. Muktamar tahun ini harus menjadi momentum kebangkitan, memasuki abad kedua, dalam rangka penataan kepemimpinan untuk memantapkan peran NU dalam pembentukan peradaban ke depan," ujarnya.

Kebangkitan NU tidak berarti meninggalkan tradisi yang selama ini menjadi fondasi organisasi. Sebaliknya, tradisi keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah harus tetap dirawat dan dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman.

Baca Juga: 100 Kamera dan AI Awasi Muktamar NU ke-35 di Jombang

"Jadi ada dua hal. Kita merawat tradisi keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus berperan dalam pembentukan peradaban sesuai dengan perkembangan yang ada," tegasnya.

Dalam konteks kontestasi dan dalam kerangka Muktamar Persatuan, siapa pun memiliki hak yg sama untuk mencalonkan diri. Termasuk Ketua Umum PBNU saat ini, KH Yahya Cholil Staquf, apabila masih mendapatkan dukungan dan kehendak dari muktamirin.

"Gus Yahya itu bisa saja maju. Kalau memang masih dikehendaki oleh muktamirin, ya silakan. Yang penting semuanya kembali kepada kehendak Muktamirin," ujarnya.