JPO Depan DPR Tak Punya Tangga, Menteri PU Koordinasikan dengan Pemprov Jakarta

AKURAT.CO Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, buka suara terkait jembatan penyeberangan orang (JPO) di depan kompleks DPR/MPR RI yang viral karena tidak memiliki akses tangga menuju jembatan.

Tidak adanya tangga akses tersebut disinyalir karena kerap ada demonstrasi di kawasan parlemen sehingga masyarakat merasa janggal. Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk membahas persoalan akses JPO tersebut.

"Nanti kita diskusikan. Itu dulu kan kalau enggak salah punyanya Jakarta ya? Nanti kita diskusikan lagi dengan DKI deh, maunya seperti apa," kata Dody kepada wartawan, usai rapat dengan Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Baca Juga: Pramono Evaluasi JPO di Jakarta, Bakal Dibongkar Jika Tak Dibutuhkan Warga

Pernyataan tersebut disampaikan Dody merespons informasi bahwa Pemprov Jakarta menyebut pembangunan atau penanganan akses JPO tersebut telah menjadi ranah Kementerian PU.

Namun, dia mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai kewenangan pengelolaan JPO tersebut. Dia mengatakan akan terlebih dahulu melakukan pengecekan.

Baca Juga: JPO Lama di Rasuna Said Bakal Dibongkar, Permudah Akses Transportasi dan Lebih Ramah Disabilitas

"Setahu saya sih belum ada. Nanti kita serahkan setahu saya ya. Setahu saya sih gitu, tapi nanti saya cek lagi ya," ujarnya.

Ketika kembali ditanya mengenai pihak yang akan dilibatkan dalam penanganan akses JPO tersebut, Dody memastikan koordinasi akan dilakukan bersama Pemprov Jakarta.

Sebelumnya, JPO yang berada di kawasan depan kompleks DPR/MPR RI menjadi sorotan setelah kondisi akses menuju jembatan tersebut viral di media sosial. Keberadaan JPO yang tidak dilengkapi tangga menuju akses penyeberangan memicu pertanyaan publik mengenai fungsi dan kesiapan fasilitas tersebut.