Pelibatan Sektor Swasta Bakal Optimalkan Realisasi Program Perumahan Rakyat

AKURAT.CO Kementerian Dalam Negeri terus mendorong pemerintah daerah menghadirkan berbagai kemudahan bagi pengembang perumahan agar pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat berjalan lebih cepat.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan, pelibatan sektor swasta menjadi faktor penting untuk mengoptimalkan realisasi program perumahan rakyat.

"Yang harus dilakukan adalah mendorong pihak swasta untuk bekerja. Dan mesin mereka jauh lebih besar daripada mesin pemerintah sebetulnya," ujar Tito, dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).

Ia menyatakan bahwa upaya menyelesaikan persoalan backlog perumahan tidak mungkin hanya mengandalkan APBN serta APBD. Oleh karenanya, ekosistem dunia usaha perlu dipacu agar penyediaan hunian bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Pemerintah telah menghadirkan berbagai kebijakan yang memberi kemudahan kepada pengembang. Antara lain dengan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, serta penyederhanaan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

Baca Juga: Rencana Pembangunan 11 Rusun Belum Cukup Atasi Backlog Perumahan di Jakarta

Namun, implementasi kebijakan tersebut dinilai belum merata di seluruh daerah.

Karena itu, Tito meminta peran aktif para pengembang untuk melaporkan daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut secara optimal.

Selain juga memastikan bahwa Kemendagri bakal melakukan evaluasi khusus terhadap daerah-daerah yang dinilai menghambat percepatan pembangunan perumahan.

"Saya ingin mendapatkan data dari teman-teman pengembang daerah mana saja yang mempersulit, daerah-daerah mana yang lemot. Saya mau buat Zoom meeting tersendiri kepada mereka dan bila perlu saya buat surat teguran kepada mereka," jelasnya.

Tito menilai kekhawatiran sebagian daerah terhadap potensi berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pembebasan PBG maupun BPHTB bagi MBR tidaklah tepat. Menurutnya, manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan pembangunan perumahan justru jauh lebih besar.

Baca Juga: Tak Cuma Layanan Kesehatan, Posyandu Kini Jadi Pusat Pendidikan hingga Perumahan Rakyat

Semakin banyak masyarakat memiliki rumah layak huni, maka angka kemiskinan akan terus menurun.

Selain itu, aktivitas pembangunan perumahan juga akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan transaksi sektor bahan bangunan, hingga memperluas basis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk memperkuat kebijakan tersebut, Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar pelaksanaan pembebasan PBG dan BPHTB bagi MBR menjadi salah satu aspek yang ikut diawasi di daerah.

"Kami akan memberikan apresiasi kepada daerah yang mendukung program perumahan rakyat," demikian Tito.