Fenomena SD Negeri Krisis Siswa Bukan Hal Baru, Ternyata Ini Penyebabnya

AKURAT.CO Fenomena sepinya siswa sekolah dasar (SD) negeri di berbagai daerah bukan menjadi permasalahan baru. Fenomena ini telah terjadi sejak tiga sampai empat tahun terakhir dan tersebar di beberapa wilayah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten hingga Jakarta.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak SD negeri kekurangan murid. Salah satunya, karena ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dengan calon peserta didik.

"Sepinya peminat SD ya di hampir merata di beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Banten, termasuk di Jakarta juga sebenarnya adalah fenomena yang sudah bertahun-tahun. Setidaknya P2G mencatat sudah 3 sampai 4 tahun terakhir," kata Satriwan saat dihubungi Akurat.co, Rabu (15/7/2026).

Baca Juga: Fenomena SD Negeri Sepi Murid, P2G: Jarak hingga Citra Sekolah Swasta Jadi Penyebab

Saat ini jumlah sekolah dasar, baik negeri maupun swasta, lebih banyak dibandingkan jumlah calon peserta didik sehingga orang tua memiliki lebih banyak pilihan. Selain itu, banyak orang tua kini memilih menyekolahkan anaknya ke Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) karena menganggap pendidikan agama lebih kuat.

"Orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya di SDIT ketimbang SD-SD negeri pada umumnya," ujarnya.

P2G mencatat persoalan ini sesungguhnya terus berulang di daerah yang sama. Seperti Kabupaten Semarang yang pada 2022–2023 memiliki lebih dari 90 SD negeri yang kekurangan murid.

Selain wilayah tersebut, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah kabupaten di Yogyakarta dan Jawa Timur, termasuk Pasuruan. Bahkan, guru harus mendatangi rumah-rumah warga untuk mencari calon peserta didik.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Evaluasi Fenomena SD Negeri Kekurangan Murid

"Di Kabupaten Semarang itu ada 90 lebih SD negeri yang kekurangan murid. Bahkan para guru datang door to door ke rumah-rumah masyarakat untuk mencari-cari calon murid untuk mendaftar di SD setempat," tuturnya.

Menurutnya, persoalan tersebut terus berulang karena pemerintah daerah tidak melakukan pemetaan kebutuhan sekolah secara menyeluruh sebelum pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

"Kami lebih melihat ini kegagalan pemerintah daerah di dalam melakukan pemetaan dan pencegahan secara dini. Karena persoalannya relatif sama, sekolah yang sama, kecamatan yang sama, dan di kabupaten yang sama," pungkasnya.