Bantah DPR Hanya Manut Pemerintah, Saan Mustopa: Check and Balances Tetap Jalan

AKURAT.CO Fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah tetap berjalan, meski seluruh fraksi di parlemen saat ini berada dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menanggapi pandangan PDIP yang menilai kondisi politik saat ini berpotensi menyerupai era Orde Baru. Apabila seluruh kekuatan politik hanya mengikuti kebijakan pemerintah tanpa mekanisme penyeimbang yang kuat.

Menurutnya, mekanisme check and balances di DPR tetap berlangsung melalui kerja pengawasan komisi-komisi terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah.

"Check and balances kan tetap jalan ya. Misalnya gini, terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat terkait soal kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah kan juga di komisi-komisi terkait itu kan disikapi juga, dikritisi juga," jelas Saan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu mengatakan, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat tetap disalurkan melalui DPR dan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menjalankan program-programnya.

Baca Juga: DPR Terima Audiensi Kelompok Reforma Agraria, Segera Menindaklanjuti Aduan dan Dibahas di Pansus

Saan mencontohkan evaluasi terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dilakukan pemerintah setelah muncul sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya.

"Pemerintah juga dalam hal ini mengakomodasi terkait dengan berbagai masukan dari masyarakat, kritikan dari masyarakat dan juga hasil-hasil pengawasan dari DPR melalui komisi-komisi," ujarnya.

Saan menyebut perbaikan tata kelola Program MBG menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah merespons kritik dan hasil pengawasan yang berkembang di masyarakat maupun DPR.

"Misalnya terkait dengan soal tata kelola Makan Bergizi Gratis. Dari apa yang diputuskan oleh pemerintah, misalnya dengan trigger-nya ada persoalan hukum di petinggi MBG dan itu dijadikan sebagai momentum untuk melakukan tata kelola. Ini kan sudah dilakukan," jelasnya.

Menurut Saan, ketika DPR menerima perwakilan mahasiswa pekan lalu, kepala Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah menjelaskan berbagai langkah pembenahan yang sedang dilakukan. Mulai dari aspek teknis hingga efisiensi anggaran.

Baca Juga: Dasco Temui Massa Mahasiswa di Depan Gedung DPR, Semua Aspirasi Langsung Disampaikan ke Pemerintah

"Seperti Jumat yang lalu misalnya, ketika DPR menerima mahasiswa dan kepala BGN menyampaikan bahwa mereka sedang melakukan penataan kembali terkait dengan tata kelola MBG. Banyak sekali yang mereka perbaiki, mereka sempurnakan, baik dari secara teknis, penertiban, moratorium dan sebagainya sampai ke tingkat soal efisiensi penghematan," terangnya.

Bahkan, BGN menyebut hasil evaluasi tersebut berpotensi menghasilkan penghematan anggaran yang signifikan.

"Jadi, kepala BGN juga menyampaikan ada penghematan sekitar Rp70 triliunan," ucap Saan.

Perbedaan pandangan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, pemerintah tetap harus mencari titik tengah yang mempertimbangkan berbagai kepentingan masyarakat.

"Ketika dialog dengan mahasiswa juga ada masukan-masukan dari mahasiswa, ya tentu tidak sama ya sikapnya terkait dengan satu persoalan tapi secara umum ada yang memang kelompok-kelompok yang masih membutuhkan. Ada yang memang menganggap tidak perlu tapi kan tidak bisa diambil ekstrem maka pemerintah mengambil tadi itu terkait dengan soal memperbaiki tata kelolanya," jelasnya.

Baca Juga: Banggar DPR Setujui Pagu Anggaran Tujuh Kemenko di 2027, Total Capai Rp3,1 Triliun

Karena itu, Saan menilai tidak tepat jika DPR dianggap kehilangan fungsi pengawasan hanya karena mayoritas fraksi mendukung pemerintah.

"Jadi, menurut saya, dalam hal ini DPR tetap sudah menjalankan fungsi-fungsi sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan publik tetap kita jalankan," pungkasnya.