Berantas Korupsi, Gus Ipul Minta Jajaran Kemensos Perkuat Pengawasan dan Evaluasi

AKURAT.CO Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan integritas dan pemberantasan korupsi, terutama menjelang pengadaan barang dan jasa tahun 2026.

Gus Ipul panggilan akrabnya menegaskan bahwa tidak ada zona aman bagi pelanggaran integritas di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Kita tahu kemarin ada pidato presiden soal integritas. Ketika presiden pidato, itu pada dasarnya adalah perintah bukan imbauan. Kemensos wajib menangkap pesannya," kata Gus Ipul dalam Rapat Pimpinan di Kantor Kemensos, dikutip Jumat (5/6/2026).

Baca Juga: KPK Bongkar Dugaan Korupsi Layanan Notifikasi Pelat Merah, Kerugian Negara Ditaksir Hampir Rp2 Triliun

Menurutnya, penguatan integritas harus menjadi kesadaran sekaligus cara berpikir baru seluruh jajaran Kemensos. Dia bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memastikan berkomitmen penuh melakukan pembenahan internal dan tidak akan mundur dalam menjaga tata kelola yang bersih.

Dia juga mengingatkan setiap pelanggaran pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan. "Tidak ada zona aman untuk korupsi. Tidak kena (kasus) sekarang, nanti. Tidak kena nanti, pensiun kena," tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Gus Ipul memberikan sejumlah arahan kepada seluruh jajaran Kemensos untuk memperkuat integritas. Pertama, evaluasi internal harus segera dilakukan tanpa menunggu audit dari pihak luar.

"Kedua, kita diawasi dari atas. Maka kita wajib mengawasi ke bawah. Itu tanggung jawab setiap pimpinan unit," tegasnya.

Kemensos menargetkan penerapan zero tolerance terhadap gratifikasi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, setiap pimpinan unit diminta bertanggung jawab penuh terhadap integritas di lingkungan kerjanya.

"Jika ada yang menyimpang di satuan kerja (Satker) anda dan anda tidak tahu, itu kelalaian. Jika tahu tapi diam, itu keterlibatan. Setiap pimpinan unit bertanggung jawab atas integritas Satkernya. Ini bukan pilihan, tapi kewajiban jabatan," ujarnya.

Baca Juga: Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA Jadi Ancaman Kedaulatan Negara

Dia menegaskan, Kemensos harus menjadi contoh kementerian/lembaga yang bergerak tanpa diminta, bukan bergerak karena didesak.

Menurutnya, integritas menjadi kunci agar-program strategis Kemensos berjalan tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.

"Jadi ini saya minta menjadi perhatian kita bersama jelang pengadaan di tahun 2026. Saatnya kita benar-benar menguatkan tekad, membersihkan diri, istilah presiden itu, agar program strategis ini dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya.