Menhub Masih Tunggu Investigasi KNKT Soal Tabrakan Kereta di Bekasi Timur: Kami Tak Ingin Berspekulasi

AKURAT.CO Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan pemerintah masih menunggu hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait tragedi kecelakaan kereta api (KA) di Bekasi Timur.

Pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan penyebab insiden tersebut. Dia juga memastikan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional.

"Sejak awal, sikap pemerintah jelas: keselamatan adalah prioritas utama. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga harus berhati-hati dalam menyampaikan kesimpulan," kata Dudy, rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Baca Juga: Proyek DDT Bekasi Harus Dipercepat, Komisi V DPR: Tak Perlu Tunggu Rekomendasi KNKT

Menurutnya, pemerintah tidak ingin berspekulasi ataupun menyederhanakan persoalan dengan langsung menyalahkan pihak tertentu sebelum seluruh fakta dan analisis teknis selesai diperiksa.

"Kami tidak ingin mendahului hasil penyelidikan resmi, kami juga tidak ingin berspekulasi. Kami tidak ingin menyederhanakan persoalan dengan menunjuk atau menyalahkan pihak tertentu sebelum seluruh fakta, data, rekaman, keterangan, dan analisis teknis telah selesai diperiksa oleh lembaga yang berwenang," ujarnya.

Karena itu, pemerintah menunggu hasil penyelidikan KNKT sebagai dasar untuk menentukan langkah korektif dan kebijakan lanjutan. Sehingga, rekomendasi keselamatan dilakukan secara disiplin oleh seluruh pihak terkait.

Meski belum menyampaikan kesimpulan, Dudy memastikan pemerintah tetap bergerak cepat sejak insiden terjadi. Kementerian Perhubungan bersama sejumlah instansi disebut langsung melakukan penanganan korban, pengamanan lokasi, hingga pemeriksaan teknis awal.

"Namun, sikap tidak berspekulasi bukan berarti pemerintah pasif," katanya.

Dia menyebut koordinasi dilakukan bersama Basarnas, KNKT, PT KAI, KCI, Polri, TNI, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait lainnya untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

Baca Juga: Saling Lempar Tanggung Jawab, Pemerintah Pusat Diminta Ambil Alih Penanganan Seluruh Pelintasan Sebidang Kereta Api

Selain penanganan jangka pendek, Kemenhub juga akan memperkuat evaluasi sistem keselamatan perkeretaapian secara nasional, mulai dari aspek operasional hingga pengawasan perlintasan sebidang.

"Kementerian Perhubungan juga memandang bahwa keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh," ujar Dudy.

Evaluasi tersebut mencakup aspek operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi SDM, manajemen risiko, pengawasan perlintasan sebidang, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan di luar sektor perkeretaapian.