TNI Respons Film Pesta Babi, Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

AKURAT.CO Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan sejumlah pegiat dokumenter lainnya.

Film dokumenter tersebut mengangkat isu konflik lahan yang berkaitan dengan proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan. Lokasi pengambilan gambar disebut berada di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, dengan menyoroti kehidupan masyarakat adat suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu.

Dalam keterangannya, Tri Purwanto mengingatkan agar narasi yang berkembang tidak memicu benturan antara masyarakat dan program pemerintah.

“Jangan sampai narasi-narasi sepihak membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua,” kata Tri Purwanto, Jumat (15/5/2026).

Baca Juga: Bikin Makin Panas! SMAN 1 Sambas Tolak Tuduhan Kecurangan LCC 4 Pilar MPR RI 2026

Film Pesta Babi menampilkan persoalan hilangnya ruang hidup masyarakat adat akibat ekspansi proyek perkebunan tebu, sawit, food estate, hingga bioetanol berskala besar. Dokumenter itu juga membangun narasi mengenai dugaan “kolonialisme modern” di Papua serta menyinggung isu militerisasi dalam pengamanan proyek investasi.

Menanggapi hal tersebut, Tri meminta masyarakat lebih cermat memilah informasi yang beredar di ruang publik. Ia juga menegaskan setiap film yang diputar secara luas wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, termasuk memiliki Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF).

“Konten yang tidak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, stabilitas keamanan dan kondisi sosial di Papua harus tetap dijaga di tengah pelaksanaan berbagai program pembangunan pemerintah.

Karena itu, Kodam XVII/Cenderawasih mengimbau agar pembahasan isu-isu Papua dilakukan melalui forum yang edukatif dan konstruktif.

“Kami mengimbau agar ruang-ruang diskusi dialihkan pada forum yang lebih edukatif, legal, dan konstruktif,” tambahnya.

Selain itu, aparat juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat Papua agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan yang berpotensi mengganggu keamanan wilayah.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang kegiatan nonton bareng film dokumenter tersebut.

Menurut Yusril, sejumlah pembatalan pemutaran film di kampus terjadi karena persoalan administratif, bukan arahan pemerintah pusat.

Baca Juga: Sutradara Film Dokumenter Pesta Babi Jelaskan Makna Judul Film Kontroversi Ini

“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah arahan dari Pemerintah maupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” kata Yusril.

Ia juga menilai kritik dalam film dokumenter tersebut masih dalam batas wajar, meski mengandung narasi yang dianggap provokatif.

“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” ujarnya.

Belakangan, film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menjadi sorotan setelah sejumlah agenda pemutaran dan diskusi di berbagai daerah dilaporkan mendapat tekanan, pembatalan, hingga pembubaran. Beberapa peristiwa terjadi di Lombok, Ternate, hingga Yogyakarta.