Ahli: Program MBG Harus Dikawal Ketat Agar Visi Besarnya Tercapai

AKURAT.CO Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus berjalan disertai evaluasi di berbagai daerah.

Pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi fokus utama guna memastikan seluruh proses penyediaan makanan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pengawasan tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari proses pengolahan di dapur hingga distribusi makanan kepada anak-anak dan penerima manfaat program.

Di wilayah Pulau Jawa, Badan Gizi Nasional (BGN) bahkan menghentikan sementara operasional 1.512 SPPG sebagai bagian dari langkah pengetatan evaluasi pelaksanaan program.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan layanan agar seluruh fasilitas operasional memenuhi standar kesehatan, sanitasi, serta tata kelola yang telah ditetapkan.

“Berdasarkan data evaluasi, jumlah 1.512 SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya tersebar di beberapa provinsi di wilayah II, yakni DKI Jakarta sebanyak 50 unit, Banten 62 unit, Jawa Barat 350 unit, Jawa Tengah 54 unit, Jawa Timur 788 unit, dan DI Yogyakarta 208 unit,” ujar Dony.

BGN, lanjut Dony, akan melakukan pendampingan serta verifikasi terhadap unit-unit yang terdampak agar dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

“Operasional SPPG yang dihentikan sementara akan dibuka kembali secara bertahap setelah seluruh persyaratan operasional dan standar yang ditetapkan telah dipenuhi,” jelasnya.

Baca Juga: YLBHI Ungkap Dugaan Pengintaian Sebelum Serangan terhadap Andrie Yunus

Membangun Kembali Kepercayaan Publik

Di sisi lain, tantangan operasional program MBG dinilai perlu terus dibenahi untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Sejumlah insiden yang terjadi di lapangan dinilai telah memengaruhi persepsi publik terhadap program tersebut.

Peneliti sekaligus praktisi komunikasi perubahan perilaku dari Yayasan Cipta, Risang Rimbatmaja, menilai terdapat perbedaan cara pandang antara pengelola program dan masyarakat dalam menilai pelaksanaan MBG.

“Logika pengelola program, dalam hal ini Badan Gizi Nasional, dan logika masyarakat itu berbeda. Secara statistik, insiden yang terjadi pada program MBG mungkin sangat kecil, hanya 0,00 sekian persen dari total porsi yang didistribusikan. Namun bagi masyarakat, satu atau dua insiden saja sudah menjadi situasi yang menghebohkan,” ujar Risang.

Menurutnya, masyarakat tidak menggunakan “logika proporsi” dalam menilai program MBG, melainkan “logika ekspektasi”. Ketika realita di lapangan tidak sesuai dengan harapan terhadap makanan bergizi yang aman, hal sekecil apa pun dapat memicu reaksi besar.

Karena itu, pengawasan terhadap SPPG dinilai harus dilakukan secara ketat tanpa kompromi.

Tantangan Literasi Gizi

Risang juga menyoroti bahwa tantangan program MBG tidak hanya terkait higienitas makanan, tetapi juga pemahaman masyarakat mengenai konsep gizi seimbang.

Ia menjelaskan bahwa gizi seimbang memiliki dua pilar utama, yakni keberagaman menu dan porsi makanan yang tepat. Idealnya, satu piring makanan dibagi secara proporsional antara karbohidrat, lauk pauk, sayur, dan buah.

Namun dalam praktiknya, masyarakat sering kali lebih menyoroti jumlah makanan atau jenis lauk yang disajikan dibandingkan keseimbangan gizinya.

“Masyarakat biasanya tidak melihat keseimbangan gizi itu. Mereka lebih sering memprotes jumlahnya yang dinilai sedikit atau jenis lauknya apa, padahal esensinya ada pada ragam makanan dan ketepatan porsinya,” kata Risang.

Ia juga mengungkapkan bahwa pola konsumsi masyarakat Indonesia masih memprihatinkan, khususnya terkait konsumsi sayur dan buah.

“Data menunjukkan bahwa masyarakat yang cukup mengonsumsi sayur dan buah hanya sekitar 6 persen. Artinya, sekitar 94 persen masyarakat Indonesia masih kurang mengonsumsi sayur dan buah,” ujarnya.

Kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya konsumsi makanan ultra-proses atau ultra processed food, yakni makanan kemasan pabrik yang berisiko meningkatkan penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, dan diabetes.

Baca Juga: OJK Evaluasi Papan Pemantauan Khusus BEI Demi Tingkatkan Transparansi Harga Saham

MBG sebagai Media Edukasi Gizi

Karena itu, Risang menilai Program Makan Bergizi Gratis juga harus dimanfaatkan sebagai media edukasi gizi bagi masyarakat secara luas.

Ia mencontohkan Jepang yang berhasil membangun kebiasaan makan sehat melalui program makan siang berbasis sekolah.

“Jepang berhasil mengedukasi masyarakatnya untuk memiliki perilaku makan yang benar melalui model makan siang di sekolah. MBG sebenarnya sangat strategis untuk mendorong perubahan perilaku makan masyarakat Indonesia ke arah yang lebih sehat,” pungkasnya.