Siapa Pencetus THR PNS? Ternyata Bukan Menteri Keuangan, Inilah Sosok Soekiman Wirjosandjojo

AKURAT.CO Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pertama kali dicetuskan pada tahun 1951. ​​

Sosok di balik kebijakan ini bukanlah Menteri Keuangan, melainkan Perdana Menteri Soekiman Wirjosandjojo​.

​Pada masa kepemimpinannya, Soekiman Wirjosandjojo memperkenalkan tunjangan dalam bentuk uang persekot (pinjaman awal) yang ditujukan khusus untuk para Pamong Praja atau PNS kala itu.

Sosok Soekiman Wirjosandjojo

​Soekiman Wirjosandjojo adalah seorang politikus dan dokter berkebangsaan Indonesia yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari tahun 1951 hingga 1952. ​

Lahir pada 19 Juni 1898 di Sewu, Surakarta, Soekiman adalah anak bungsu dari empat bersaudara dari seorang ayah pedagang beras. ​Ia menempuh pendidikan kedokteran di STOVIA Batavia dan kemudian di Universitas Amsterdam.

​Selama di Belanda, ia aktif dalam organisasi mahasiswa Indonesia, Indonesische Vereniging, bahkan menjabat sebagai ketua antara tahun 1924 dan 1925.

​Setelah kembali ke Indonesia, Soekiman aktif dalam dunia politik dan sempat bergabung dengan Partai Sarekat Islam (PSI) pada tahun 1927. ​Ia memimpin Masyumi hingga tahun 1949, sebelum kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri. ​

Pada masa pemerintahannya, Soekiman menasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dan juga menginisiasi program tunjangan hari raya untuk pegawai negeri.

Baca Juga: Cara Print Info GTK 2026 Terbaru: Panduan Lengkap agar Status Valid dan TPG Cepat Cair

Sejarah Awal Pemberian THR

​Pada tahun 1951, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Soekiman Wirjosandjojo, tunjangan dalam bentuk uang persekot Lebaran diberikan kepada para Pamong Praja atau PNS. ​

Besaran persekot yang diterima PNS saat itu berkisar antara Rp 125 hingga Rp 200, ditambah dengan pembagian kain dan beras.

​Pemberian ini bertujuan untuk mengurangi beban PNS menjelang Lebaran dan diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. ​Namun, pada masa itu, pemberian THR masih terbatas untuk PNS saja.

Perkembangan THR

​Pembatasan pemberian THR hanya untuk PNS menuai protes dari gerakan buruh, terutama Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). ​

SOBSI melancarkan aksi mogok kerja pada 13 Februari 1952 untuk menuntut tunjangan Hari Raya bagi semua buruh sebesar satu bulan gaji kotor. ​Akibat tekanan dari gerakan buruh, pada tahun 1954, pemerintahan Ali Sastroamidjojo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1945 tentang Persekot Hari Raya.

​Untuk buruh, Menteri Perburuhan saat itu, SM Abidin, menerbitkan Surat Edaran Nomor 3676/54 tentang Hadiah Lebaran, yang jumlahnya seperduabelas dari gaji buruh atau minimum Rp 50 dan maksimum Rp 300. ​Namun, karena hanya bersifat surat edaran, kekuatan hukumnya lemah untuk memaksa pengusaha memberikan THR kepada buruh.

​Berkat tekanan terus-menerus dari SOBSI, pada tahun 1960, Presiden Sukarno merespons melalui Menteri Perburuhan Ahem Erningpraja dengan menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 1961.

​Beleid ini menjadikan THR sebagai hak yang wajib diterima buruh dengan masa kerja minimal tiga bulan. ​Istilah "Hadiah Lebaran" kemudian berubah menjadi "Tunjangan Hari Raya" atau THR pada tahun 1994 melalui Permenaker No.04 Tahun 1994.