Gus Ulil Akui Keretakan Gus Yahya dan Gus Ipul Karena Masalah Tambang

AKURAT.CO Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil, membuka penyebab utama keretakan hubungan antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Menurutnya, perbedaan pandangan terkait pengelolaan tambang menjadi titik awal memanasnya hubungan kedua tokoh tersebut.

Dalam pernyataannya yang dikutip dari podcast media online, Jumat (28/11/2025), Gus Ulil menegaskan bahwa retaknya hubungan dua petinggi PBNU itu berangkat dari perbedaan dalam menentukan pihak yang akan membantu mengelola konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU.

“Ya kira-kira begitu (keretakan Gus Yahya dan Gus Ipul soal perbedaan keinginan terkait pihak yang membantu PBNU mengelola tambang),” katanya.

PBNU sebelumnya memperoleh konsesi tambang dari pemerintah melalui penciutan lahan PKP2B milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan telah mengantongi izin usaha pertambangan untuk mengelola 26.000 hektare lahan. Namun persoalan muncul ketika harus menentukan investor pendamping.

Baca Juga: Gus Yahya Tolak Pemecatan, Syuriyah PBNU Minta Ajukan ke Majelis Tahkim Jika Berani

Gus Ulil menjelaskan bahwa Gus Yahya memilih menyerahkan penentuan investor kepada pemerintah. Sementara Gus Ipul tetap menginginkan investor yang sudah ditunjuk pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Menurut Gus Ulil, pada era Presiden Prabowo Subianto terjadi perubahan investor karena pihak sebelumnya dinilai berpotensi mengganggu hubungan PBNU dengan pemerintah.

“Kebetulan investor yang lama ini memang yang secara politik posisinya kurang oke. Investor yang lama ini kalau jalan terus bisa menimbulkan masalah hubungan kita (PBNU) dengan pemerintah. Inilah yang kemudian hubungan ini (Gus Yahya dan Gus Ipul) bermasalah,” ujarnya.

Gus Ulil menyebut bahwa Gus Yahya telah menyetujui pergantian investor dan bahkan mengomunikasikannya kepada Presiden Prabowo. Ia menilai keputusan itu realistis karena PBNU tidak memiliki pengalaman langsung dalam mengelola tambang.

“Wong kita ini NU kan tidak punya kapasitas juga mengelola tambang ini. Bagaimanapun kita perlu menggandeng pihak lain,” katanya.

Lebih jauh, Gus Ulil menilai bahwa konsesi tambang memang membawa risiko besar bagi PBNU dan menjadi beban internal yang memicu gesekan. Ia mengaku pernah menyarankan agar tambang dikembalikan saja demi menghindari konflik.

“Jadi memang masalah tambang ini, buat saya, mengganggu sekali. Saya pernah bilang ke Gus Yahya ‘udahlah kembaliin aja (tambang) daripada bikin ribut’,” ungkapnya.

Baca Juga: Gus Yahya Tolak Pemecatan, Syuriyah PBNU Minta Ajukan ke Majelis Tahkim Jika Berani

Namun demikian, ia menilai bahwa situasi ini harus dihadapi dan lebih baik diarahkan untuk menghasilkan manfaat bagi warga NU.

“Saya nggak bisa mengatakan menyesal atau tidak, tapi ini kan faktanya sudah diterima dan memang harus ada risiko yang harus dihadapi bareng-bareng. Karena toh ada kesempatan mendapatkan maslahat dari pemberian konsesi ini kepada organisasi. Kenapa sih kita nggak kembali kepada prinsip itu siapa yang mengelola, tidak penting,” katanya.

Perbedaan sikap dalam urusan tambang tersebut kemudian merembet ke persoalan struktural. Gus Yahya mencopot Gus Ipul dari posisi Sekjen PBNU dan menggantikannya dengan Amin Said Husni. Dalam konferensi pers, Gus Yahya menyebut alasan pencopotan tersebut adalah rangkap jabatan Gus Ipul yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial.

“Kita sangat maklumi bahwa Sekjen yang kemudian menjadi Menteri Sosial yang sudah setahun ini sejak beliau diangkat menjadi menteri karena kesibukan beliau misalnya sama sekali tidak sempat menengok kantor PBNU sama sekali,” kata Gus Yahya.

“Kendala-kendala itu misalnya bahwa ada sekian banyak SK yang selama ini sampai setahun tertunda pengesahannya karena berhenti di meja Sekjen misalnya hal begitu terjadi,” tambahnya.

Dengan demikian, persoalan tambang yang awalnya sekadar urusan teknis kini berkembang menjadi pemicu keretakan hubungan personal, konflik struktural, hingga pemakzulan di tubuh PBNU. Situasi internal ormas Islam terbesar di Indonesia itu pun masih terus berkembang dan menjadi perhatian publik.