SMK Go Global: Pemerintah Siapkan 300 Ribu Lulusan untuk Pasar Kerja Internasional

AKURAT.CO Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, menegaskan, lembaganya berperan penting dalam memastikan kesiapan dan kompetensi lulusan vokasi sebelum diberangkatkan sebagai pekerja migran terampil.

Hal itu mencakup penyelarasan kurikulum, pemetaan kebutuhan keterampilan teknis, rekomendasi sertifikasi, hingga penguatan kemampuan bahasa sesuai standar negara tujuan.

Menurutnya, seluruh data kebutuhan penempatan akan disalurkan langsung ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan lembaga vokasi yang menjadi sumber pasokan tenaga kerja terampil di luar negeri.

Dalam rapat tingkat menteri mengenai revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang digelar di Kantor Kemenko PMK, Christina menilai langkah ini strategis bagi pemerintah.

Selain memperkuat sistem vokasi nasional, kebijakan tersebut juga berfungsi menyiapkan tenaga terampil Indonesia untuk bersaing di pasar kerja global.

“Integrasi kebutuhan penempatan pekerja migran dengan peningkatan kompetensi lulusan vokasi, khususnya SMK, menjadi sangat penting,” ujarnya, Jumat (14/11/2026).

Ia menjelaskan, KemenP2MI selama ini telah memetakan potensi suplai tenaga kerja terampil dari berbagai sekolah vokasi, termasuk SMK.

Karena itu, pertemuan lintas kementerian ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas sekolah vokasi melalui penerapan kurikulum berbasis kebutuhan pasar—baik domestik maupun internasional—termasuk penguatan kompetensi bahasa.

“Proses penempatan akan jauh lebih cepat dan terarah ketika kandidat telah memiliki kompetensi yang sesuai permintaan,” kata Christina.

Ia menambahkan, kesiapan tenaga terampil ini berkaitan langsung dengan program quick win Presiden Prabowo Subianto, yakni target penempatan 500 ribu pekerja migran ke luar negeri pada 2026.

Dari total tersebut, 300 ribu tenaga terampil ditargetkan berasal dari lulusan SMK yang mengikuti pelatihan kompetensi dan bahasa melalui program SMK Go Global di bawah koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.

Sementara 200 ribu lainnya akan dipenuhi dari masyarakat umum serta pelajar SMK/SMA yang masih menempuh pendidikan, dengan pembekalan kompetensi sejak dini agar siap terjun ke pasar kerja internasional setelah lulus.

“Target 500 ribu adalah angka minimal yang diminta Presiden. Dengan sinkronisasi kebijakan vokasi dan penempatan pekerja migran, kami optimistis bisa mencapainya secara terukur dan berkualitas,” tegasnya.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menuturkan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi tidak hanya fokus pada kebutuhan pasar kerja dalam negeri, tetapi juga untuk mengisi peluang kerja di luar negeri.

Untuk pasar domestik, langkah ini sejalan dengan agenda peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan program hilirisasi nasional.

“Adapun untuk pasar luar negeri, penguatan vokasi penting dilakukan agar tenaga kerja kita mampu mengisi kebutuhan global sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Pratikno.