Pemerintah dan DPR Harus Bijak dan Cerdas Sikapi 17+8 Tuntutan Rakyat

AKURAT.CO Pemerintah dan DPR harus cerdas dan bijaksana, dalam menyikapi 17+8 tuntutan rakyat yang sudah disampaikan oleh para mahasiswa dan aliasi masyarakat. 

Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi lagi aksi unjuk rasa seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Di mana aksi yang berujung kericuhan itu disebabkan oleh pola komunikasi yang tidak baik, khususnya oleh beberapa anggota DPR. 

"Semestinya tuntutan-tuntutan itu harus ditunaikan oleh pemerintah dan DPR secara berkala," kata Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, dikutip (5/9/2025).

Baca Juga: Menko Polkam Tanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat: Pemerintah Hargai Aspirasi Publik

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk memproses dan mengusut tuntas jatuhnya korban jiwa akibat bentrokan pendemo dan aparat. Selain itu, anggota DPR yang menjadi sumber timbulnya eskalasi dan kegaduhan sudah dinonaktifkan oleh partainya masing-masing. 

"Saya rasa ini memberikan pengaruh yang signifikan juga, buktinya pasca pidato presiden itu eskalasi di pusat dan di daerah berangsur mereda dan tidak ada lagi kerusuhan," ucapnya.

Namun, tidak menutup kemungkinan kedepannya akan terjadi lagi demonstrasi yang bahkan lebih besar dari kemarin, jika apa yang menjadi tuntutan rakyat itu diabaikan. Apalagi kalau kebijakan-kebijakan serta perilaku pejabat tidak berpihak kepada rakyat. 

"Pemerintah harus belajar dari kejadian kemarin. Aksi kemarin itu harus jadi warning juga bagi pemerintah," ujar Iwan.

Agar ke depan tidak ada aksi dan eskalasi yang bisa merugikan semua pihak, pemerintah harus mengambil langkah dan kebijakan yang prinsipnya adalah mengakomodir harapan dan kebutuhan masyarakat. Salah satunya, mengesahkan RUU Perampasan aset.

Baca Juga: Aliansi Masyarakat Sipil dan Influencer Serahkan 17+8 Tuntutan Rakyat ke DPR

Selain itu, ke depannya pola komunikasi pemerintah dan DPR juga harus diperbaiki. Serta menunjukan keteladanan, tunjukkan empati kepada rakyat.

Masyarakat juga harus cerdas dan bijak membaca informasi baik di media mainstream dan media sosial, harus bisa membedakan mana yang hoaks, provokatif dan mana informasi yang benar serta kredibel. 

"Kalau ini bisa dilakukan, saya kira rakyat akan selalu berpihak kepada pemerintah dan DPR, karena ini bisa menjadi corong keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran memberantas korupsi hingga akar-akarnya," tegasnya.

"Sehingga apapun masalah bangsa ini bisa dikomunikasikan dengan baik, bisa diselesaikan dengan dewasa," tambahnya.