Ketua MPR: Penulisan Ulang Sejarah Harus Sajikan Fakta, Biar Generasi yang Menilai

AKURAT.CO Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menanggapi wacana penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah digarap Kementerian Kebudayaan, dan kini menjadi sorotan publik. 

Dia menilai, setiap upaya untuk meluruskan sejarah adalah langkah positif, selama dilakukan dengan menyajikan fakta dan data apa adanya.

"Setiap upaya untuk menuruskan penulisan sejarah, itu sesuatu yang baik. Dan saya kira makin banyak penulisan sejarah yang disajikan kepada generasi muda, generasi saat ini, sesuatu yang baik," ujar Muzani kepada wartawan, di DPP Partai Gerindra, Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Baca Juga: Di Depan Investor Migas, Prabowo Tegaskan RI Punya Cadangan Beras dan Jagung Terbesar Sepanjang Sejarah

Wacana penulisan ulang sejarah Indonesia sempat menuai kritik, termasuk dari mantan Menkumham, Yasonna Laoly, yang menyebut selama ini ada narasi sejarah peristiwa 1965 yang bertentangan. 

Namun, Kementerian Kebudayaan telah menegaskan bahwa penulisan ulang itu tidak akan mengubah fakta terkait peristiwa tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Muzani menyatakan, sejarah bukanlah sesuatu yang bisa mencapai satu kebenaran mutlak, tetapi harus disajikan secara objektif.

"Sehingga kita bisa mendapatkan kebenaran sejarah yang mendekati kebenaran. Kira-kira seperti itu. Jadi bagi kami, setiap upaya yang dilakukan, apakah pemerintah, kelompok, masyarakat peduli sejarah, sesuatu yang baik," ujar Muzani.

Dia menekankan pentingnya menyajikan sejarah secara jujur kepada publik, agar pembaca dan generasi muda dapat menilai sendiri makna serta kebenaran dari peristiwa-peristiwa masa lalu.

"Karena sejarah itu tidak pernah mendapatkan kebenaran final. Tapi yang harus disajikan adalah fakta dan data yang harus disajikan apa adanya. Biar nanti pembaca, generasi yang menilai tentang kebenaran sejarah itu," tegasnya.

Sebagai informasi, penulisan ulang sejarah oleh pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan ini tengah dikaji Komisi X DPR RI. 

Baca Juga: Ketua MPR: Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Harus Disambut Baik

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, mengatakan, Rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dijadwalkan akan digelar pada Senin pekan depan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Diundang untuk RDP hari Senin minggu depan," kata Esti saat dihubungi Akurat.co, Selasa (20/5/2025).

Dia juga menyebut, pemanggilan ini dilakukan menyusul munculnya berbagai respons publik atas rencana pemerintah meninjau ulang narasi sejarah nasional yang selama ini digunakan dalam kurikulum pendidikan dan referensi resmi negara.

"Komisi X akan segera menggelar RDP dengan Kementerian Kebudayaan pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025," imbuhnya.