Di Komisi II DPR, Dedi Mulyadi Soroti Turunnya Porsi Anggaran Pembangunan infrastruktur

AKURAT.CO Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi daerah dalam pengelolaan keuangan, terutama akibat perubahan dalam pola dana transfer dari pemerintah pusat. 

Menurutnya, dana alokasi umum (DAU) yang saat ini banyak terserap untuk pembiayaan gaji pegawai, terutama pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), berdampak pada menurunnya anggaran yang tersedia untuk pembangunan.

"Dana transfer daerah dalam bentuk DAU hari ini banyak terserap untuk kepentingan pembayaran gaji pegawai, terutama pengangkatan P3K. Secara otomatis itu akan menurunkan kinerja pembangunan," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan sejumlah Gubernur di Indonesia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Baca Juga: Dedi Mulyadi: Wacana Barak Militer untuk Siswa Bermasalah Serius dan Didukung MoU dengan TNI-Polri

Selain itu, politisi Partai Gerindra ini juga mencatat penurunan pada dana alokasi khusus (DAK) untuk infrastruktur. Hal ini mendorong daerah untuk melakukan penyesuaian dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.

"DAK untuk kepentingan infrastruktur juga banyak mengalami penurunan. Karena itu, saya memberikan stimulus bagaimana provinsi dan kabupaten/kota mengamankan fiskal untuk kepentingan pembangunan melalui realokasi," tambahnya.

Realokasi yang dimaksud mencakup pemangkasan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, yang kemudian diarahkan sepenuhnya pada belanja publik, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. 

Di Jawa Barat, Dedi bahkan telah menerbitkan surat edaran kepada bupati dan wali kota untuk menghapus belanja hibah yang tidak bersifat mandatory.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Sindir Pengkritik Wacana Barak Militer: Hanya Pandai Berkomentar, Tak Peduli Anak Tawuran dan Jalanan

"Seluruh alokasinya sekarang diubah menjadi belanja infrastruktur karena di Jawa Barat, kalau bicara pembangunan, masyarakat bicara soal jalan mulus, jaringan air bersih dan irigasi yang tertata, layanan kesehatan dari rumah sakit hingga puskesmas, serta pendidikan," jelasnya.

Dia juga menekankan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana publik seperti ambulans, ruang kelas sekolah, hingga akses listrik dan air bersih. Menurutnya, itu semua adalah elemen vital dalam meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

"Kita ingin memastikan semua itu terkelola dengan baik agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan merata," tutup Dedi.