Presiden Prabowo: THR Pekerja Swasta dan BUMN Paling Lambat 7 Hari Sebelum Lebaran

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perusahaan swasta, BUMN dan BUMD memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada seluruh pekerjanya.
Presiden Prabowo menginstruksikan agar THR dapat diberikan selambat-lambatnya pada tujuh hari sebelum lebaran.
"Pertama, agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN dan BUMD paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri," katanya saat konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Baca Juga: Prabowo Umumkan Pengemudi Ojek Online dan Kurir Dapat THR Tahun Ini
Sementara, terkait besaran THR, Presiden Prabowo menyebut bahwa kebijakan ini akan dibahas secara detail melalui surat edaran yang akan dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan.
"Besarannya akan disampaikan dari Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran," katanya.
Sementara itu, Menaker Yassierli menegaskan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti kebijakan yang telah disepakati Presiden Prabowo.
Terkait pemberian THR Lebaran, ia berencana mengumumkannya besok.
"Insya Allah kita akan umumkan segera jadwalnya. Insya Allah besok kita akan umumkan," katanya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Contoh Teks Pidato Hari Santri 2026 Singkat dan Lucu, Mudah Dihafal!
- 2Tumbang Lawan Lazio, Juventus Mulai Pertimbangkan Depak Luciano Spalletti dan Bidik Antonio Conte
- 3Link Twibbon Hari Santri 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Memasangnya
- 4Prediksi Skor Lille vs Galatasaray: Duel Sengit Demi Poin Perdana Liga Champions
- 5Prediksi Skor Aston Villa vs Viking 22 Oktober 2026: Tuan Rumah Diunggulkan Menang
- 620 Link Twibbon Hari Santri Nasional 2026 Gratis untuk Dibagikan ke Media Sosial
- 7Siapa Aktivis Greenpeace yang Viral di Bundaran HI? Ini Profil dan Pesan Aksinya
- 8Prediksi Skor Sporting CP vs LASK Linz 22 Oktober 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 9Perusahaan Asing Harus Bertanggung Jawab Atas Karhutla, Prabowo: Kita Cabut Izinnya
- 10Prabowo Luncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Ekonomi Keluarga Jadi Fondasi Kekuatan Bangsa







