Prabowo Diminta Turun Tangan Evaluasi Total Pertamina dan Seluruh BUMN

AKURAT.CO Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), mengusulkan pemerintah untuk mengevaluasi total terhadap PT Pertamina dan seluruh perusahaan BUMN.

Evaluasi ini diperlukan, dalam menyikapi kasus korupsi tata kelola minyak di Pertamina yang diperkirakan merugikan negara Rp193,7 triliun.

"Dari pada sekedar mereview teknis bisnis Pemerintah lebih baik evaluasi total agar tidak terkesan sebatas basa-basi," ucap Pembina MITI, Mulyanto, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Baca Juga: Bos Pertamina Pastikan Semua Layanan Energi Lancar Selama Ramadan dan Idulfitri 2025

Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS itu menilai, bahwa sekarang adalah momentum yang tepat untuk evaluasi total Pertamina dan BUMN khususnya terkait tata kelola korporasi (good corporate governance). Apalagi, pemerintah sudah membentuk lembaga investasi besar yakni Danantara.

"Lembaga besar, mengelola dana besar, potensi mendapat hasil besar sekaligus tersimpan resiko yang besar. Bentuk sinergi BUMN-Danantara ini perlu dirumuskan dengan baik, yang karenanya menuntut kesiapan BUMN," ujarnya.

Dengan postur dan image BUMN seperti sekarang ini, dia pesimis sinergi investasi tersebut akan berhasil dan sukses.

Sebab, belum selesai kasus emas palsu di Antam, publik kembali dikagetkan dengan korupsi timah yang mencapai Rp300 triliun di PT Timah. Kemudian, publik dibuat tercengang dengan kasus korupsi Pertamina.

"Sampai hari ini kesan BUMN menjadi tempat basah korupsi dan sapi perah partai politik masih sangat kuat di benak publik, sehingga tidak heran dengan kasus mega korupsi Pertamina tersebut, kepercayaan publik kepada BUMN semakin merosot," singgungnya.

Baca Juga: Pertamina Libatkan Lembaga Independen Uji Kualitas BBM, Cegah Kekhawatiran Oplosan di SPBU

Menurutnya, paling tidak ada tiga prinsip dasar tata kelola BUMN yang harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh, yakni prinsip meritokrasi, transparansi dan akuntabilitas.

Dia menilai, mustahil konsep-konsep bisnis yang rumit dapat dijalankan dengan baik kalau ujug-ujug yang diangkat sebagai pimpinan BUMN adalah anak pejabat negara atau pengurus teras partai politik.

Oleh karenanya, dia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan mengevaluasi Pertamina dan BUMN.

"Presiden Prabowo harus turun tangan untuk memastikan tata kelola BUMN yang baik dan bebas dari intervensi politik. Termasuk di Pertamina dimana Dirut dan Komut Pertamina sekarang adalah pengurus partai politik," ungkapnya.