Menteri Supratman Bantah Yasonna Soal UU Kejar Tayang: Tidak Ada yang Titip Menitip

AKURAT.CO Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, membantah pernyataan anggota Komisi XIII DPR, Yasonna H Laoly, mengenai Undang-Undang (UU) kejar tayang titipan pemerintah.

Dia menegaskan, sejak dahulu pemerintah selalu bersinergi untuk tidak membahas UU terburu-buru alias kejar tayang karena urgensi yang tidak menguntungkan masyarakat.

"Justru kalau pemerintah kan dari dulu sama, maunya jangan kejar tayang. Kan sekarang lembaga pembentukan UU kan DPR," kata Supratman usai rapat bersama DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Maka dari itu, dirinya merasa tidak pernah pemerintah menitipkan pembahasan UU kejar tayang kepada DPR. "Sekarang saya berada di posisi pemerintah, kami ndak ada yang titip menitip soal itu ya," pungkas mantan Ketua Badan Legislasi DPR itu.

Baca Juga: Menteri Hukum Supratman Pastikan PR Transisi Pemecahan Kementerian Rampung Juni 2025

Sebelumnya, Anggota Komisi XIII DPR, Yasonna H Laoly, mengatakan, Supratman sebagai mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, pasti mengerti banyak titipan UU dari pemerintah untuk segera dibahas dengan cepat.

"Pak menteri ini adalah mantan Ketua Baleg, kita sering membahas Undang-Undang bersama, ada keinginan untuk pembahasan Undang-Undang ke depannya lebih dalam tidak kejar tayang, karena potensialnya bisa menimbulkan banyak soal," kata Yasonna dalam rapat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia kemudian menyinggung, mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru mengenai UU Cipta Kerja, yang mengabulkan permohonan dari Partai Buruh. Sehingga, dia berharap pembahasan UU ke depannya bisa lebih ditinjau lebih komprehensif.

"Kita pengalaman Pak menteri, membahas Rancangan Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi baru saja mengabulkan gugatan dari buruh tentang ini," ujarnya.

"Sebagai orang yang sangat berpengalaman di Baleg, tentunya kita menitipkan pesan kepada pemerintah melalui Pak Menteri, ke depannya boleh kita katakan cara-cara pembahasan perundang-undangan lebih kita bahas secara mendalam kecuali revisi-revisi singkat barangkali," tambah Yasonna.