Puan Maharani Tanggapi Demo Putusan MK: Terima Kasih atas Aspirasi Masyarakat

AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi menolak upaya pembatalan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Pilkada.

Puan menegaskan, DPR RI akan selalu mengedepankan kepentingan negara yang selaras dengan konstitusi, serta menghormati aspirasi masyarakat.

“DPR RI sebagai lembaga negara yang juga lembaga politik, akan tetap mendahulukan kepentingan negara yang lebih besar selaras dengan konstitusi. Menghormati kewenangan lembaga negara dan tetap memperhatikan seluruh dinamika yang berkembang serta aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia,” ujar Puan melalui akun Instagram pribadinya @puanmaharaniri, Kamis (22/8/2024).

Baca Juga: Corporate Sustainability Outlook 2024: Olahkarsa Dorong Revolusi ESG untuk Masa Depan Berkelanjutan

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, guru besar, aktivis, civitas akademika, dan selebritas yang turut menyuarakan pandangan mereka.

Menurutnya, negara yang demokratis selalu membuka ruang bagi partisipasi semua elemen masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Kekuasaan DPR RI bersumber dari rakyat, oleh karena itu DPR RI akan selalu menjaga amanat rakyat dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya,” tegas Puan.

Puan juga mengajak semua pihak untuk terus bekerja demi Indonesia yang sejahtera, berkeadaban, dan luar biasa.

Baca Juga: Ahli Hukum Rahmad Lubis: PETI Kotanopan Jangan Mentok di Pengecekan, tapi Harus dengan Penindakan!

Sebagai informasi, MK baru-baru ini mengabulkan sebagian gugatan terhadap UU Pilkada, yang memungkinkan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon kepala daerah meskipun tidak memiliki kursi di DPRD.

Putusan ini mengubah aturan tentang ambang batas pencalonan di Pilkada, menurunkannya dari 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah Pileg menjadi 6,5 persen hingga 10 persen berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Selain itu, MK juga menolak gugatan mengenai syarat batas usia minimal calon kepala daerah, menegaskan bahwa batas usia tetap 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, dihitung sejak penetapan calon oleh KPU, bukan saat pelantikan.