Program Makan Siang Gratis Jangan Sampai Gunakan Anggaran Pendidikan

AKURAT.CO Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah agar tidak menggunakan anggaran pendidikan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dalam program makan siang gratis.

"P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS," kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, dalam keterangannya, Minggu (3/3/2024).

Dia menjelaskan, program tersebut tidak boleh direalisasikan melalui penggunaan anggaran pos pendidikan, lantaran sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.

Saat ini alokasi APBN pos pendidikan belum sepenuhnya memenuhi kesejahteraan guru dan memperbaiki fasilitas sekolah, termasuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia.

Apabila anggaran pendidikan dalam APBN juga digunakan untuk membiayai program makanan gratis dikhawatirkan akan semakin menghambat peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.

Baca Juga: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Serupa dengan Ajaran Nabi Ibrahim AS

Menurut Iman, Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebanyak 60,6 persen ruang kelas pada sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022, sehingga seharusnya permasalahan ini yang menjadi fokus perhatian pemerintah.

Tak hanya itu, banyak SD yang mengeluhkan bahwa dana BOS untuk siswa kurang mampu masih kurang karena per anak setiap tahun hanya mendapat Rp900 ribu atau sekitar Rp2.830 per hari.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan, program makan gratis masih dalam pembahasan pemerintah di Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Dari hasil rapat belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: Anggaran Makan Siang Gratis Rp15 Ribu Dikritik, Demokrat: Namanya Juga Uji Coba

Hingga sejauh ini, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025.