Anggaran Makan Siang Gratis Rp15 Ribu Dikritik, Demokrat: Namanya Juga Uji Coba

Paskalis Rubedanto | 29 Februari 2024, 19:07 WIB

AKURAT.CO Partai Demokrat angkat suara soal anggaran uji coba makan siang gratis yang dipatok sebesar Rp15 ribu per anak.

Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan, besaran dana tersebut baru sekadar uji coba dan akan dipertimbangkan berdasarkan tingkat inflasi.

"Namanya uji coba kan. Uji coba kan nanti diukur dengan Rp15 ribu kan. Ini kan tergantung tingkat inflasi. Kalau inflasinya bisa lebih rendah, ditekan tentu harga-harga bisa lebih murah," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

"Kalau harga-harga lebih murah, tentu ongkos satuan per makan siang ini juga bisa lebih murah. Kalau lebih murah dengan harga Rp15 ribu tentu ini bisa sesuai kadar gizi yang telah ditentukan. Nah kalau nanti mungkin tingkat inflasi tinggi, ya disesuaikan lagi. Namanya uji coba," Khaeron menjelaskan.

Menyambung hal tersebut, Khaeron juga menjelaskan mengapa program makan siang gratis tersebut dibahas dalam rapat kabinet terakhir yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, jargon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah keberlanjutan, sehingga perlu proses transisi sejak awal agar pemerintahan memiliki ruang.

"Ada ruang fiskal untuk bisa menjalankan ke depannya program-program yang ini menjadi quick win, program yang jangka pendek bisa dilaksanakan. Atau program-program unggulan yang memang ini dipersiapkan oleh presiden terpilih," ujarnya.

"Oleh karena itu, karena Pak Prabowo memang menjadikan program makan siang ini meniadi program utama dalam pemerintahannya maka ini juga menjadi bagian dari ketersediaan fiskal yang ruangnya sudah disediakan," sambung Khaeron.

Ketika Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akan habis masa jabatannya, ia juga memberikan ruang fiskal bagi program Jokowi yang akan dijalankan.

"Jadi, memang untuk program makan siang ya harus mulai dilaksanakan sejak sekarang. Sehingga nanti masuk dalam pembahasan anggaran tahun 2025 ini bisa running kepada jumlah peserta yang lebih luas," tutur Khaeron.

"Itu sudah biasa gitu dilakukan. Ada ruang fiskal yang disiapkan oleh negara untuk presiden terpilih, untuk lanjutkan kepada kepemimpinan selanjutnya," tandasnya.