Demo Buruh, Aspek Indonesia: Apabila Abai, Pemerintah Akan Berhadapan dengan Situasi Membahayakan

AKURAT.CO, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan bahwa buruh telah berkomunikasi dengan pimpinan DPR terkait aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Insya Allah tanggal 20 Januari (2020), mulai jam 9 (pagi), kemungkinan sampai jam 13 (siang) itu. Kita sudah komunikasi dengan Pimpinan DPR akan menerima perwakilan kita juga," kata Mirah ketika dihubungi AKURAT.CO, Minggu (19/1/2020).

Menurut Mirah, buruh dalam aksi unjuk rasa itu akan meminta DPR untuk tidak menerima Draf RUU Omnibus Law yang diajukan pemerintah.

"Karena dalam pembuatan RUU itu harus terlibat semua stakeholders, dipublikasi, disosialisasi, kan begitu. Itu wajib dan harus, selama RUU tersebut belum memenuhi persyaratan itu, saya kira tidak bisa dibawa ke dalam RUU yang akan dibahas di DPR," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa akan ada 20 ribu lebih buruh yang bakal berdemo di depan Gedung DPR RI, Senin (20/1/2020) besok.

"Kebetulan, kita ada sembilan federasi, kemungkinan elemen lain juga akan ikut juga. Kita terus konsolidasi juga sama kawan-kawan lain, mereka kemungkinan juga akan join," katanya. 

Namun, kata Mirah, nantinya buruh tidak hanya akan berdemo di depan Gedung DPR, tapi juga melakukan aksi di depan Kantor Jasa Marga, karena Direksi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta sebagai anak perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Mirah Sumirat. Dan itu dinilai telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Ia menuturkan apabila pemerintah masih abai dalam mendengar aspirasi buruh, maka menurutnya, pemerintah akan berhadapan dengan situasi yang lebih membahayakan.

"Artinya gini, bisa saja kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan mogok nasional, kemungkinan menutup segala proses produksi itu bisa saja terjadi, karena kalau sudah urusan perut, itu orang pasti akan gelap mata, saya yakin itu," tuturnya.

Diketahui, serikat buruh bakal mendatangi Gedung DPR RI, Senin (20/1/2020), untuk menentang Rancangan UU  Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Muhammad Rusdi, saat konferensi pers di LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2020), mengatakan, selain menolak Omnibus Law Cilaka, buruh juga menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Akan terus begerak menolok Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan," tuturnya.[]