KPK Ungkap Alasan Tak Tahan Gus Yaqut Meski Berstatus Tersangka Korupsi Kuota Haji

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan belum menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Yaqut diperiksa KPK pada Jumat, 30 Januari 2026, dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk pendalaman penghitungan kerugian keuangan negara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yaqut difokuskan pada perhitungan kerugian negara yang dilakukan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Hari ini KPK bersama BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara YCQ dengan materi yang memang masih fokus untuk penghitungan kerugian keuangan negara sehingga pemeriksaan full dilakukan oleh kawan-kawan dari BPK,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).
Baca Juga: Gus Yaqut Kembali Diperiksa KPK, Gus Yahya Tegaskan Tak Terlibat Korupsi Kuota Haji
Menurut Budi, belum dilakukannya penahanan terhadap Yaqut merupakan pertimbangan teknis penyidikan, karena pemeriksaan saat ini masih berfokus pada aspek audit kerugian negara.
“Karena memang hari ini pemeriksaannya masih fokus dilakukan oleh BPK, yaitu untuk menghitung kerugian keuangan negara,” ujarnya.
Yaqut Cholil Qoumas menjalani pemeriksaan selama hampir lima jam di Gedung Merah Putih KPK. Usai pemeriksaan, ia membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya terkait dugaan korupsi kuota haji.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfan Abidal Aziz (IAA) alias Alex. Namun, KPK belum menahan keduanya.
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini bermula dari adanya dugaan lobi asosiasi perusahaan travel haji dan umrah kepada Kementerian Agama agar memperoleh tambahan kuota haji khusus. Padahal, kuota tambahan dari Arab Saudi seharusnya dibagi dengan proporsi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Baca Juga: Diperiksa KPK soal Kuota Haji, Gus Yaqut Membanrah Beri Kuota Khusus ke Maktour
Namun, dalam praktiknya, pembagian kuota tersebut diduga dilakukan secara tidak sesuai ketentuan, yakni dibagi rata masing-masing 50 persen.
KPK juga mengendus keterlibatan lebih dari 100 biro perjalanan haji dan umrah dalam kasus ini. Meski demikian, KPK belum merinci identitas maupun peran masing-masing travel tersebut.
Berdasarkan perhitungan awal, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi kuota haji ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 13 November 2026: Watak Weton Jumat Wage Dikenal Setia dan Teguh Pendirian
- 2Kementan Tambah 2.400 Pompa Air di Jabar, Produksi Beras siap Digenjot
- 3Baku Hantam di Hotel, Petarung MMA Usman Nurmagomedov Divonis 6 Bulan Penjara di Uni Emirat Arab
- 4Prediksi Skor Argentina vs Uruguay 14 November 2026: Tanpa Messi, La Albiceleste Tetap Diunggulkan?
- 5Prediksi Skor Belanda vs Yunani 14 November 2026: Oranje Diunggulkan
- 6Kalender Jawa 14 November 2026: Watak Weton Sabtu Kliwon, Berkarisma dan Penuh Tanggung Jawab
- 7Prediksi Skor Serbia vs Jerman 14 November 2026: Die Mannschaft Diburu Kemenangan
- 8Portugal Hadapi Laga Perdana tanpa Cristiano Ronaldo, Silva Akui Popularitas Selecao Berkurang
- 9Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global
- 10Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa Pratama kepada Relawan dan Petugas yang Gugur dalam Penanganan Karhutla









