Akurat Logo

Uji Materi Koperasi Merah Putih Bergulir, Bagaimana Dasar Hukumnya?

Andi Syafriadi | 16 November 2026, 16:03 WIB
Uji Materi Koperasi Merah Putih Bergulir, Bagaimana Dasar Hukumnya?
Chairman Indonesian Bureaucracy & Service Watch, Nova Andika

AKURAT.CO Pogram Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tengah menjadi sorotan, termasuk melalui uji materi yang saat ini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Di tengah polemik tersebut, dasar hukum yang menjadi landasan pembentukan dan penyelenggaraan koperasi ini turut menjadi perhatian.

Chairman Indonesian Bureaucracy & Service Watch, Nova Andika, menjelaskan bahwa landasan hukum KDKMP dapat ditelusuri mulai dari konstitusi hingga peraturan teknis yang diterbitkan pemerintah.

Menurut Nova, dasar paling fundamental terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip tersebut menjadi landasan bagi keberadaan koperasi sebagai salah satu bentuk usaha bersama dalam sistem perekonomian Indonesia.

Baca Juga: Ekonomi RI Kuartal III-2026 Capai 5,47 Persen, Program MBG dan Kopdes Merah Putih Beri Kontribusi

"Kalau kita runut dari atas, pegangan paling dasarnya ada di UUD 1945, tepatnya Pasal 33 ayat (1). Isinya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi itu bentuk nyata dari semangat tersebut, dan KDKMP lahir dari situ," ujar Nova dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Selain konstitusi, landasan hukum perkoperasian di Indonesia juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Melalui Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013, UU tersebut dinyatakan tetap berlaku sampai terbentuk undang-undang perkoperasian yang baru.

Nova menilai keberlakuan UU Nomor 25 Tahun 1992 menjadi salah satu aspek penting dalam memberikan kepastian hukum bagi kegiatan perkoperasian, termasuk KDKMP.

"Yang menetapkan UU 25/1992 tetap berlaku itu Mahkamah Konstitusi sendiri. Jadi selama undang-undang yang baru belum ada, aturan itu menjadi pegangan semua koperasi, termasuk KDKMP. Koperasi yang dibentuk di bawahnya punya kepastian hukum," katanya.

Baca Juga: Jawab Kritik Publik, Pemerintah Perlu Perbaiki Tata Kelola MBG dan Kopdes Merah Putih

Pada tingkat pelaksanaan, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Inpres Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pedoman penyelenggaraan program tersebut.

Nova menjelaskan, ketiga regulasi tersebut memiliki fungsi berbeda. Inpres menjadi instrumen arahan percepatan pelaksanaan program, sedangkan Perpres mengatur tata kelola dan pembagian peran dalam penyelenggaraan KDKMP.

"Inpres itu ibarat penggerak, sedangkan Perpres yang mengatur bagaimana koperasi ini dijalankan, siapa berperan apa, dan bagaimana tata kelolanya. Jadi aturannya berlapis, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga peraturan presiden. Masyarakat perlu melihat gambaran utuh ini supaya diskusinya sehat dan berdasarkan fakta," ujar Nova.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.