Uji Materi Koperasi Merah Putih Bergulir, Bagaimana Dasar Hukumnya?

AKURAT.CO Pogram Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tengah menjadi sorotan, termasuk melalui uji materi yang saat ini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Di tengah polemik tersebut, dasar hukum yang menjadi landasan pembentukan dan penyelenggaraan koperasi ini turut menjadi perhatian.
Chairman Indonesian Bureaucracy & Service Watch, Nova Andika, menjelaskan bahwa landasan hukum KDKMP dapat ditelusuri mulai dari konstitusi hingga peraturan teknis yang diterbitkan pemerintah.
Menurut Nova, dasar paling fundamental terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip tersebut menjadi landasan bagi keberadaan koperasi sebagai salah satu bentuk usaha bersama dalam sistem perekonomian Indonesia.
Baca Juga: Ekonomi RI Kuartal III-2026 Capai 5,47 Persen, Program MBG dan Kopdes Merah Putih Beri Kontribusi
"Kalau kita runut dari atas, pegangan paling dasarnya ada di UUD 1945, tepatnya Pasal 33 ayat (1). Isinya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi itu bentuk nyata dari semangat tersebut, dan KDKMP lahir dari situ," ujar Nova dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Selain konstitusi, landasan hukum perkoperasian di Indonesia juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Melalui Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013, UU tersebut dinyatakan tetap berlaku sampai terbentuk undang-undang perkoperasian yang baru.
Nova menilai keberlakuan UU Nomor 25 Tahun 1992 menjadi salah satu aspek penting dalam memberikan kepastian hukum bagi kegiatan perkoperasian, termasuk KDKMP.
"Yang menetapkan UU 25/1992 tetap berlaku itu Mahkamah Konstitusi sendiri. Jadi selama undang-undang yang baru belum ada, aturan itu menjadi pegangan semua koperasi, termasuk KDKMP. Koperasi yang dibentuk di bawahnya punya kepastian hukum," katanya.
Baca Juga: Jawab Kritik Publik, Pemerintah Perlu Perbaiki Tata Kelola MBG dan Kopdes Merah Putih
Pada tingkat pelaksanaan, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Inpres Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.
Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pedoman penyelenggaraan program tersebut.
Nova menjelaskan, ketiga regulasi tersebut memiliki fungsi berbeda. Inpres menjadi instrumen arahan percepatan pelaksanaan program, sedangkan Perpres mengatur tata kelola dan pembagian peran dalam penyelenggaraan KDKMP.
"Inpres itu ibarat penggerak, sedangkan Perpres yang mengatur bagaimana koperasi ini dijalankan, siapa berperan apa, dan bagaimana tata kelolanya. Jadi aturannya berlapis, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga peraturan presiden. Masyarakat perlu melihat gambaran utuh ini supaya diskusinya sehat dan berdasarkan fakta," ujar Nova.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 13 November 2026: Watak Weton Jumat Wage Dikenal Setia dan Teguh Pendirian
- 2Kementan Tambah 2.400 Pompa Air di Jabar, Produksi Beras siap Digenjot
- 3Baku Hantam di Hotel, Petarung MMA Usman Nurmagomedov Divonis 6 Bulan Penjara di Uni Emirat Arab
- 4Prediksi Skor Argentina vs Uruguay 14 November 2026: Tanpa Messi, La Albiceleste Tetap Diunggulkan?
- 5Prediksi Skor Belanda vs Yunani 14 November 2026: Oranje Diunggulkan
- 6Kalender Jawa 14 November 2026: Watak Weton Sabtu Kliwon, Berkarisma dan Penuh Tanggung Jawab
- 7Prediksi Skor Serbia vs Jerman 14 November 2026: Die Mannschaft Diburu Kemenangan
- 8Portugal Hadapi Laga Perdana tanpa Cristiano Ronaldo, Silva Akui Popularitas Selecao Berkurang
- 9Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global
- 10Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa Pratama kepada Relawan dan Petugas yang Gugur dalam Penanganan Karhutla








