Pemerintah Butuh Rp51 Triliun Pulihkan Infrastruktur di Aceh-Sumut-Sumbar Pascabencana

AKURAT.CO Pemerintah membutuhkan anggaran besar untuk memulihkan infrastruktur di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, yang rusak akibat bencana alam. Kebutuhan dana tersebut terutama difokuskan pada pembangunan kembali infrastruktur dasar.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan berdasarkan perhitungan awal dari Kementerian Pekerjaan Umum, nilai anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp51 triliun. Estimasi tersebut masih bersifat sementara, dan akan terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.

"Dari sisi Kementerian Pekerjaan Umum, estimasi awal, sekali lagi akan terus di-update karena kondisi akan terus berkembang, itu diperlukan alokasi kurang lebih Rp51 triliun untuk pembangunan kembali infrastruktur dasar, utamanya jalan dan jembatan, dan air bersih," kata AHY saat ditemui di lapangan Tembak Djamsuri di markas Parako I Pasgat, Kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (14/12/2025).

Baca Juga: Prabowo Panggil Sejumlah Menteri, Bahas Hunian Korban Bencana hingga Diskon Tarif Akhir Tahun

Dia menegaskan, keberadaan infrastruktur transportasi menjadi kunci utama dalam percepatan penyaluran bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana. Menurutnya, tanpa akses yang memadai, distribusi bantuan akan terhambat.

"Tanpa jalur transportasi, maka bantuan logistik atau kemanusiaan seberapa besar pun akan sulit untuk didistribusikan secara cepat, padahal itu yang paling harus didahulukan," tuturnya.

Baca Juga: Kementerian PPPA Jamin Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Bencana Berjalan Optimal

Selain infrastruktur, pemerintah juga tengah melakukan pendataan terhadap kerusakan permukiman warga akibat banjir dan tanah longsor. Data sementara yang diterima AHY dari Menteri Perumahan dan Permukiman Maruara Sirait menunjukkan, jumlah rumah terdampak cukup signifikan.

Berdasarkan laporan tersebut, tercatat sebanyak 112 ribu unit rumah mengalami kerusakan hingga hilang terseret bencana, dengan tingkat kerusakan yang beragam. "Kategorinya itu rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hanyut atau hilang," ungkapnya.

Dalam penanganan dampak bencana, AHY menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor antara pemerintah, TNI, dan Polri agar respons di lapangan berjalan efektif. "Kita terus membangun sinergi dan kolaborasi tersebut, sehingga baik dari jajaran Kemenko Infrastruktur maupun dari TNI Polri itu bagus di lapangan dan sudah dibuktikan," tutup AHY.