Puan: Pemerintah Fokus Tanggap Darurat Banjir Sumatera, Evaluasi Izin Hutan Menyusul

Paskalis Rubedanto | 3 Desember 2025, 21:03 WIB

AKURAT.CO Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan kini memusatkan seluruh sumber daya untuk menangani darurat banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi dorongan moratorium izin pemanfaatan kawasan hutan serta wacana pemanggilan korporasi yang dianggap berkontribusi memperparah bencana.

Puan menegaskan isu-isu tersebut akan dibahas, namun setelah fase tanggap darurat selesai.

“Saat ini semua sumber daya masih kita fokuskan untuk masa tanggap darurat. Masih banyak korban yang belum ditemukan, wilayah yang terisolasi, serta bantuan yang harus segera didistribusikan,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Ia menjelaskan pemerintah, DPR, dan masyarakat kini bergotong royong menangani evakuasi dan penyaluran bantuan.

Setelah fase darurat berakhir, barulah pemerintah dan DPR masuk ke tahap rehabilitasi dan pemulihan.

“Kita akan fokus pada masa recovery, baik perbaikan infrastruktur maupun rehabilitasi organ. Itu yang sebaiknya kita dahulukan karena situasi cuaca masih tidak menentu,” katanya.

Menurut Puan, evaluasi menyeluruh terkait penyebab banjir—termasuk kajian izin kawasan hutan serta potensi pemanggilan korporasi—akan diproses secara serius sebagai bagian dari langkah pencegahan jangka panjang.

Untuk memastikan kondisi lapangan terpantau langsung, DPR telah mengirimkan tim ke sejumlah daerah paling terdampak, mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh.

“Tim dipimpin salah satu wakil ketua dan sudah berada di lapangan untuk melihat kondisi secara langsung,” sebutnya.

Puan memastikan DPR siap bersinergi dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pencegahan agar bencana serupa tidak berulang.

“Kami bersama pemerintah ingin mengevaluasi akar masalahnya dan memastikan perencanaannya ke depan lebih baik. Tentu saja itu akan ditindaklanjuti,” tutupnya.