DPR Awasi Program Smart Board Rp2 Triliun, Ingatkan Pemerintah Jangan Lupakan Sarana Dasar Sekolah

AKURAT.CO Komisi X DPR menegaskan komitmennya mengawasi program digitalisasi pembelajaran melalui pengadaan Smart Board di sekolah-sekolah seluruh Indonesia.

Program senilai Rp2 triliun pada 2025 ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong transformasi digital di dunia pendidikan.

“Digitalisasi pembelajaran itu anggarannya Rp2 triliun tahun 2025. Itu Inpres langsung Presiden dalam rangka penyesuaian dengan kemajuan teknologi,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Menurutnya, Presiden menginginkan proses belajar mengajar tidak lagi konvensional, melainkan berbasis teknologi. Karena itu, seluruh sekolah negeri maupun swasta akan difasilitasi Smart Board.

Meski demikian, Lalu menekankan pentingnya pengawasan agar program ini tidak bernasib seperti kasus pengadaan Chromebook sebelumnya.

“Kami berharap Smart Board benar-benar digunakan untuk peningkatan kualitas siswa. Jangan sampai barang yang disalurkan tidak sesuai spesifikasi,” tegasnya.

Baca Juga: IPW Nilai Momentum Reformasi Polri Belum Tepat

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan persoalan mendasar pendidikan, seperti minimnya sarana MCK di sekolah hingga kesejahteraan guru, khususnya honorer.

“Tambahan anggaran Rp400 miliar untuk Kemdikdasmen belum menyentuh kesejahteraan guru. Itu yang juga harus diperhatikan,” ujarnya.

Komisi X DPR berencana melakukan pengecekan langsung ke daerah untuk memastikan distribusi Smart Board tepat sasaran, terutama ke sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

“Sekolah-sekolah mandiri di perkotaan tidak membutuhkan itu. Sebaiknya diarahkan ke sekolah yang benar-benar memerlukan. Digitalisasi juga harus didukung internet dan listrik, bukan hanya perangkat,” pungkasnya.