Menko Polkam: Tak Ada Toleransi bagi Perusahaan yang Buka Lahan dengan Pembakaran

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak memberikan toleransi terhadap perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar lahan.

Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan punishment terhadap perusahaan, agar mampu bertanggung jawab terhadap lahan yang telah diberikan negara untuk dikelola.

"Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil sikap jelas tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan," kata dia yang dikutip, Senin (4/8/2025).

Baca Juga: Rosan Lapor ke Prabowo, Indonesia Kini Bisa Punya Lahan di Mekkah

Dia menjelaskan, presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat-alat modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan.

Karenanya, pemerintah menyediakan alternatif teknologi modern bagi masyarakat dan perusahaan yang ingin membuka lahan. Di antaranya, penyediaan alat berat, teknologi land clearing yang ramah lingkungan, dan bantuan teknis dari Kementerian terkait.

Pemerintah juga tegas dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pendekatan komprehensif, yang menggabungkan penegakan hukum, dukungan teknologi modern, dan kesiapsiagaan berkelanjutan. 

"Kita pahami bahwa masyarakat membutuhkan lahan untuk kegiatan ekonomi. Namun, cara membakar hutan bukanlah solusi yang dapat diterima. Bapak Presiden berkomitmen menyediakan akses terhadap teknologi modern yang lebih efisien dan tidak merusak lingkungan," jelasnya.

Dia menuturkan, program bantuan teknologi ini akan diluncurkan secara bertahap di wilayah-wilayah rawan karhutla, khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pemerintah juga akan memberikan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha, tentang metode pembukaan lahan yang berkelanjutan.

Operasi pemadaman karhutla dilakukan melalui pendekatan terintegrasi yang mencakup operasi modifikasi cuaca (TMC) oleh BMKG, water bombing menggunakan helikopter, serta pemadaman darat oleh tim gabungan BNPB, TNI-Polri, dan Manggala Agni Kemenhut. Teknologi pemantauan satelit juga digunakan untuk deteksi dini titik-titik panas dan koordinasi respons cepat.

Baca Juga: Zulhas: Swasembada Pangan Butuh Investasi Teknologi, Bukan Sekadar Lahan

Menurutnya, kesiapsiagaan penuh akan terus dilakukan hingga Indonesia melewati musim kemarau dengan aman. Pemerintah berkomitmen memastikan penanganan cepat dan menyeluruh, sehingga betul-betul menjaga kualitas udara di kawasan regional.

"Kita akan mempertahankan kesiapsiagaan penuh hingga musim kemarau benar-benar berlalu. Target kita jelas bahwa tidak ada lagi komplain dari negara tetangga tentang asap kiriman dari Indonesia. Ini adalah komitmen diplomasi dan tanggung jawab regional kita," ujarnya. 

BMKG juga akan terus melakukan pemantauan cuaca dan memberikan early warning system kepada seluruh pemangku kepentingan. Sistem koordinasi antar-daerah juga diperkuat untuk memastikan respons cepat jika terjadi kebakaran baru.

Budi menegaskan, keberhasilan penanganan karhutla tahun ini diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut untuk tahun-tahun mendatang, sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi dan perlindungan lingkungan hidup.

"Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras tim gabungan dari BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BMKG, dan seluruh elemen yang tergabung dalam Desk Karhutla. Koordinasi yang solid dan respons cepat menjadi kunci keberhasilan ini," ungkap Budi.