Jaga Ekosistem Raja Ampat, Pemerintah Mesti Lakukan 5 Hal Ini

AKURAT.CO Citra Raja Ampat sebagai simbol keberhasilan konservasi laut dunia, terancam rusak karena eksploitasi sumber daya alam (SDA) massif, seperti tambang nikel.

Padahal, pariwisata berbasis alam dan budaya di Raja Ampat telah terbukti menjadi sumber ekonomi jangka panjang yang berkeadilan dan berkelanjutan.

"Sedimentasi dari aktivitas pertambangan di pesisir, pencemaran logam berat di perairan dangkal, serta kerusakan mangrove dan hutan tropis telah mengganggu lanskap dan rantai ekosistem pariwisata yang sensitif," kata Dewan Pakar GSN Bidang Pariwisata, Taufan Rahmadi dalam keterangannya, Minggu (8/6/2025).

Baca Juga: Perbaikan Wisata dan Kerusakan Ekosistem Lingkungan Jadi Masalah Utama di Raja Ampat

Jika tidak dikendalikan, kerusakan ini akan menghancurkan reputasi Raja Ampat di mata dunia sebagai ecotourism haven, menurunkan daya tarik investasi pariwisata, dan mematikan peluang ekonomi hijau yang telah dibangun selama dua dekade terakhir.

Karena itu, berdasarkan temuan tersebut, terdapat lima langkah strategis yang dapat segera diambil untuk menyelamatkan ekosistem dan masa depan wisata Raja Ampat:

1. Moratorium Total IUP Tambang di Pulau-Pulau Kecil Raja Ampat

Pemerintah perlu menetapkan Raja Ampat sebagai kawasan moratorium permanen tambang, dengan mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar syarat administratif dan ekologi. Terutama yang tidak memiliki AMDAL atau melanggar batas wilayah konservasi.

2. Audit Lingkungan Terbuka dan Independen

Melibatkan lembaga independen, akademisi, dan masyarakat adat dalam audit kerusakan lingkungan dan jejak sosial yang ditimbulkan. Hasil audit harus dipublikasikan untuk mengembalikan kepercayaan publik.

3. Rehabilitasi dan Reklamasi Ekosistem Pesisir dan Hutan

Kewajiban reklamasi tidak boleh sekadar formalitas administratif. Perlu pemulihan berbasis sains, terutama di zona mangrove dan terumbu karang yang rusak akibat logistik pertambangan.

Baca Juga: Bahlil Pastikan Tambang di Raja Ampat Sesuai Aturan dan Jaga Lingkungan

4. Penguatan Ekonomi Lokal melalui Pariwisata Komunitas dan Blue Economy

Pemerintah perlu mengalihkan pendekatan pembangunan, dari ekstraksi mineral ke penguatan ekonomi biru (blue economy). Termasuk investasi dalam ekowisata, budidaya laut berkelanjutan, dan pelatihan SDM pariwisata lokal.

5. Transparansi Data Izin dan Keterlibatan Publik

Satu data izin tambang, konservasi, dan pariwisata di Raja Ampat harus dibuka secara daring dan akuntabel. Partisipasi masyarakat lokal tidak cukup dalam bentuk sosialisasi pasif, tetapi harus diwujudkan dalam pengambilan keputusan.

"Raja Ampat bukan hanya milik Papua Barat atau Indonesia, ia adalah bagian dari warisan dunia yang perlu dijaga untuk generasi mendatang. Pariwisata alam dan budaya telah terbukti memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas, inklusif, dan jangka panjang daripada model ekonomi ekstraktif. Maka keputusan menyelamatkan Raja Ampat adalah keputusan moral, ekologis, sekaligus strategis," pungkas Taufan.