DPR Desak Pemerintah Perkuat Perlindungan HAM di Papua

Ahada Ramadhana | 16 April 2025, 14:41 WIB

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk lebih proaktif dalam membangun sistem perlindungan serta pendekatan sosial bagi masyarakat Papua.

Seruan ini disampaikan menyusul terus berulangnya aksi kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mengancam keselamatan warga sipil di Bumi Cenderawasih.

“Kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di daerah konflik, tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam konstitusi kita,” tegas Andreas, Rabu (16/4/2025).

Menurut Andreas, tragedi berdarah di Yahukimo harus menjadi alarm keras bagi negara.

Negara, kata dia, harus hadir sepenuhnya untuk menjamin hak asasi manusia, tidak hanya dalam bentuk pengamanan fisik, tetapi juga melalui keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata.

"Masyarakat Papua berhak atas rasa aman, pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan—sama seperti warga di wilayah lainnya. Tidak boleh ada diskriminasi atau ketimpangan,” ujarnya.

Andreas menegaskan, penyelesaian konflik di Papua tidak bisa dilakukan semata melalui pendekatan keamanan.

Dibutuhkan strategi yang lebih menyeluruh, yang meliputi dialog, pemberdayaan ekonomi lokal, perlindungan hak sipil, dan rekonsiliasi berbasis keadilan.

“Perlindungan HAM harus jadi prioritas utama, dan itu hanya bisa tercapai jika kita mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan pembangunan, bukan hanya tindakan represif,” ucapnya.

Ia pun mengajak semua pihak—baik di pusat maupun daerah, sipil maupun militer—untuk bersatu menciptakan Papua yang damai dan bermartabat bagi seluruh rakyatnya.

Menurutnya, kekerasan bukan solusi jangka panjang.

“Kekerasan bukanlah jalan keluar. Justru keadilan, dialog, dan kesejahteraan adalah kunci untuk membangun Papua yang harmonis dalam bingkai NKRI,” tutup Andreas.