Efisiensi Dana Pendidikan Dinilai Bertentangan dengan Visi Prabowo-Gibran, Pengamat: Ini Merugikan Rakyat

AKURAT.CO Kebijakan efisiensi dana pendidikan yang dilakukan pemerintah menuai kritik karena dianggap bertentangan dengan poin keempat Asta Cita, visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Poin tersebut menekankan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, serta kesetaraan gender dan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Pengamat pendidikan, Doni Kusuma, menilai, pemotongan anggaran perguruan tinggi sangat merugikan rakyat dan berpotensi menghambat akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.

“Pemotongan anggaran pendidikan seharusnya tidak dilakukan karena bertentangan dengan Asta Cita. Ini akan berdampak langsung pada mahasiswa dari keluarga miskin dan mereka yang kesulitan mengakses pendidikan tinggi,” kata Doni saat dihubungi Akurat.co, Kamis (13/2/2025).

Baca Juga: Efisiensi Anggaran Berdampak pada Pendidikan, UKT di PTN Berpotensi Naik

Menurut Doni, pemerintah perlu mengevaluasi kembali Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 agar sektor pendidikan tidak terdampak efisiensi anggaran.

“Kalau kualitas pendidikan belum bisa ditingkatkan, setidaknya aksesnya harus tetap terjaga. Jangan sampai pemangkasan anggaran ini memaksa perguruan tinggi menaikkan uang kuliah tunggal (UKT), sehingga semakin menyulitkan mahasiswa,” tegasnya.

Sebelumnya, berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dana untuk Pusat Unggulan Antar-Perguruan Tinggi dipotong 50 persen, dari Rp250 miliar menjadi Rp125 miliar.

Selain itu, alokasi riset dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemendiktisaintek juga mengalami pemangkasan signifikan, hanya mendapat Rp1,2 triliun dari total anggaran Rp57,6 triliun.

Secara keseluruhan, Kemendiktisaintek terkena efisiensi anggaran sebesar Rp22,5 triliun.

Kebijakan ini kini menjadi sorotan, dengan banyak pihak mempertanyakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran Tuai Kontra, Menteri HAM Natalius: Percayakan ke Presiden Prabowo