Diduga Ilegal, KKP Segel Proyek Reklamasi Oleh PT CPS di Pulau Pari

AKURAT.CO Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), telah melakukan penyegelan proyek reklamasi ilegal yang dilakukan PT CPS di Pulau Pari, Jakarta.

Staf khusus (Stafsus) Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, mengatakan KKP mengambil langkah tegas untuk menangani dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut oleh PT CPS di Pulau Pari.

Dia menjelaskan, penyegelan dilakukan pada , Selasa (28/1/2025) oleh Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (Polsus PWP3K) dengan melakukan pengawasan ulang terhadap kegiatan reklamasi di luar izin.

Baca Juga: Pemprov Jakarta Tunggu Hasil Penyelidikan KKP Terkait Pagar Laut di Pulau C Reklamasi

Menurutnya, hasil pengawasan menunjukkan tidak ada aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut. Petugas, hanya menemukan sejumlah pekerja berjaga dan alat berat yang tidak beroperasi.

"Untuk memastikan kegiatan dihentikan sepenuhnya, KKP memasang spanduk penghentian kegiatan, disaksikan langsung oleh perwakilan PT CPS," kata dia dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).

Untuk memastikan kepatuhan dan mencegah pelanggaran serupa, KKP telah menjadwalkan pengumpulan bahan dan keterangan dari pihak PT CPS pada, Kamis (30/1/2025)

Doni mengatakan, penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan pada 20 Januari 2025. Di mana, ditemukan aktivitas reklamasi berupa galian dan urukan substrat seluas ±18 m², yang direncanakan sebagai kolam labuh dan sandar kapal.

Tentunya, aktivitas tersebut melanggar ketentuan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diterbitkan pada 12 Juli 2024.

"Izin tersebut hanya mencakup pembangunan cottage apung dan dermaga wisata di area seluas 180 hektare," ujarnya.

Baca Juga: Ridwan Kamil-Suswono Bakal Audit Proyek Reklamasi untuk Keadilan dan Keberlanjutan

Dia menegaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mendalami dugaan pelanggaran dan menentukan sanksi administratif sesuai ketentuan.

Karena itu, KKP menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan ruang laut. Pihaknya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan demi kesejahteraan generasi mendatang.

"Pulau Pari adalah bagian penting dari keberlanjutan ekosistem laut Indonesia. Kami akan terus memastikan setiap kegiatan dilakukan sesuai izin dan tidak merugikan lingkungan atau masyarakat pesisir," tegas dia.