Presiden Prabowo Minta KPK Dampingi Kemenag demi Kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji

Paskalis Rubedanto | 7 Januari 2025, 11:30 WIB

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji, untuk melancarkan pelaksanaan ibadah haji 2025.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat koordinasi bersama Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/1/2025).

"Presiden sudah meminta khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji agar penyelenggaraan haji ini berjalan dengan baik," jelasnya.

Dasco menjelaskan mengenai urgensi dari pendampingan KPK dalam penyelenggaraan haji tahun ini.

Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu, Presiden Prabowo prihatin terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang selalu memerlukan evaluasi dari tahun ke tahun.

"Ya, memang ada keprihatinan bahwa kemudian penyelenggaraan haji ini dari tahun ke tahun memang harus diperbaiki," ujar Dasco.

"Kemudian, dalam satu rapat, saya dengar bahwa memang Pak Prabowo minta penyelenggaraan haji ini didampingi aparat penegak hukum, yang bisa menindak. Supaya penyelenggara itu berjalan dengan baik," jelasnya menambahkan.

Selain meminta penegak hukum mendampingi penyelenggaraan ibadah haji, Presiden Prabowo juga berpesan kepada Kemenag untuk menyiapkan lebih dari satu vendor kelengkapan haji.

"Sebelum ini memang saya sudah berapa kali mengadakan pertemuan dengan Menteri Agama dan BPH. Menyampaikan pesan Presiden bahwa tidak boleh ada satu vendor. Vendor itu harus lebih dari satu," kata Dasco.

Hal tersebut diperuntukkan agar ada perbandingan kualitas bagi para jemaah haji.

Serta menghindari monopoli maskapai penerbangan yang dimiliki negara.

"Supaya kemudian ada perbandingan, persaingan dan ada perlombaan kualitas untuk jemaah haji. Termasuk juga kenapa kemarin ya negara harus berkorban bahwa kali ini angkutan tidak dimonopoli oleh maskapai yang dipunyai negara. Karena kita harus melakukan satu persaingan untuk kebaikan jemaah," Dasco memaparkan.