Perlu Ada Aturan Teknis Soal Program Makan Bergizi Gratis

Mukodah | 7 Januari 2025, 08:30 WIB

AKURAT.CO Komisi IX DPR meminta pemerintah membuat aturan teknis mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Komisi IX DPR sendiri telah menggelar rapat tertutup Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional pada Senin (6/1/2025).

"BGN ini akan melibatkan banyak pihak atau stakeholder, sehingga perlu segera disusun pedoman teknisnya," kata Anggota Komisi IX DPR, Edy Wuryanto.

Menurutnya, aturan teknis tersebut sangat penting.

Antara lain untuk memastikan informasi seputar program Makan Bergizi Gratis yang diterima masyarakat tidak simpang siur.

Edy menyebut, potensi penyimpangan bisa saja terjadi sehingga membuat program terhambat.

"Sayang sekali kalau program Pak Prabowo untuk menciptakan generasi emas dengan asupan gizi ini tercemar oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti penipuan," ujarnya.

Edy juga meminta agar 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera dibentuk, sebagaimana target Badan Gizi Nasional pada 2025 ini.

Pada hari pertama pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, baru terdapat 190 SPPG.

"Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap SPPG di dapil (daerah pemilihan)," ujarnya.

Edy mengatakan, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX merupakan salah satu kesepakatan dalam rapat dengan Badan Gizi Nasional.

Komisi IX juga akan terlibat dalam peluncuran SPPG di setiap dapil.

Langkah itu bertujuan agar para wakil rakyat mengetahui kesiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, termasuk terkait kualitas makanan dan kehigienisan dapur.

"Program ini akan berjalan secara bertahap. Kalau di daerah ada SPPG yang belum siap, saya yakin dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi dengan baik," kata Edy.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX, Nihayatul Wafiroh, mengatakan bahwa pihaknya menyetujui anggaran Badan Gizi Nasional tetap di angka Rp71 triliun pada 2025.

Anggaran Badan Gizi Nasional sebesar Rp71 triliun sebelumnya diungkapkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, pada 20 Agustus 2024 lalu.

Ia menyampaikan, alokasi anggaran untuk program kerja BGN tahun 2025 senilai Rp71 triliun, yang bersumber dari APBN.

Rapat antara Badan Gizi Nasional dan Komisi IX diketahui beragendakan persetujuan rencana kerja dan anggaran Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025.

Dadan menjelaskan bahwa rapat tersebut juga membahas seputar penyesuaian anggaran.

Salah satu anggaran yang disesuaikan adalah terkait dengan dukungan manajemen Badan Gizi Nasional yang pada awalnya sebesar Rp8 triliun dikurangi Rp1,5 triliun.
Anggaran tersebut akan dialihkan untuk program pemenuhan gizi nasional.