Sambut Baik Penghapusan Presidential Threshold, Ketua DPD: Pemilu Harus Tetap Efisien

Paskalis Rubedanto | 3 Januari 2025, 08:58 WIB

AKURAT.CO Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyambut baik penghapusan ketentuan ambang batas calon presiden (presidential threshold) 20 persen oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Ketua DPD, Sultan B. Najamuddin, keputusan tersebut sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.

Bahwa proses politik kandidasi calon presiden dan wakil presiden perlu dilakukan secara terencana, terbuka dan bebas oleh setiap partai politik.

"Dengan ketetapan nol persen, setiap partai akan semakin memberikan perhatian pada proses kaderisasi. Karena sudah menjadi kewajibannya partai politik untuk menyiapkan kader terbaiknya sebagai bakal calon pemimpin nasional," ujarnya, melalui keterangan resmi, Jumat (3/1/2025).

Sultan juga menyampaikan apresiasi kepada para Hakim MK.

Dengan keputusan tersebut, semua putra putri terbaik bangsa berpeluang dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden.

"Kami atas nama lembaga DPD termasuk menjadi pihak yang menggugat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ke MK. Namun gugatan puluhan pihak penggugat ditolak oleh MK saat itu," katanya.

"Meskipun nol persen, proses pilpres harus tetap dilaksanakan secara efisien dan efektif. Agar proses pilpres tidak perlu dilaksanakan lebih dari satu kali dan meningkatkan legitimasi politik pemimpin nasional terpilih," jelas Sultan menambahkan.

Sultan menyebut, tanpa ketentuan presidential threshold, diharapkan budaya musyawarah pengusulan calon presiden di MPR kembali dihidupkan.

Hal ini dilakukan agar terjadi pembentukan maksimal dua poros kekuatan politik pengusung capres-cawapres.

Selain itu, ia juga meminta agar waktu pelaksanaan pilpres dan pileg perlu kembali dilakukan secara terpisah. Pemilihan legislatif dulu baru kemudian pemilihan presiden.

MK menghapus ambang batas pencalonan presiden minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional di pemilu sebelumnya, sebagai syarat pencalonan capres maupun cawapres.

MK menyatakan semua partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon capres dan cawapres.