Cak Imin Usulkan Tambahan Anggaran Rp653,7 Miliar untuk Kemenko PM

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp653,7 miliar untuk mendukung program-program prioritas kementeriannya.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Cak Imin menjelaskan, total anggaran yang dibutuhkan Kemenko PM mencapai Rp793,5 miliar.

Namun, anggaran awal yang telah dialokasikan hanya sebesar Rp139,73 miliar, sehingga masih diperlukan tambahan dana yang signifikan.

“Kemenko PM membutuhkan anggaran tambahan Rp653,7 miliar untuk mendukung upaya serius membangun ekosistem usaha masyarakat yang berkelanjutan dan mendorong graduasi dari kemiskinan,” kata Cak Imin.

Baca Juga: Menko PM Ikut Pantau Kasus Pelecehan Pemuda Disabilitas di NTB

Dalam penjelasannya, Cak Imin memaparkan alokasi anggaran yang diusulkan:

- Manajemen Kemenko PM: Rp119 miliar.
- Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan: Rp618 miliar.
- Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan: Rp125 miliar.
- Dewan Jaminan Sosial Nasional: Rp50 miliar.

“Kemenko PM juga mengelola Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang dipimpin Budiman Sudjatmiko, serta Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara sistematis,” tambahnya.

Cak Imin berharap, usulan anggaran ini mendapat dukungan dari Badan Anggaran DPR RI.

Menurutnya, tambahan anggaran ini penting untuk memastikan keberlanjutan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami sangat berharap anggaran ini dapat disetujui oleh pimpinan dan anggota Banggar DPR RI. Dukungan ini penting untuk memastikan seluruh program prioritas berjalan optimal,” tutup Cak Imin.

Baca Juga: Xiaomi Luncurkan Sikat Gigi Listrik Canggih dengan Tampilan Warna dan Baterai Tahan Lama

Kemenko PM memiliki tugas koordinasi yang mencakup program-program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan ekosistem usaha berkelanjutan.

Usulan anggaran ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.