Penggabungan Polri dengan TNI Bertentangan Amanah Reformasi

AKURAT.CO Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor menilai bahwa wacana penggabungan Polri ke dalam TNI bertentangan dengan amanah Reformasi 1998.

Demikian disampaikan Sekjen PP GP Ansor, A. Rifqi Al-Mubarok, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Ia menjelaskan, amanah Reformasi tertuang dalam TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 serta Keputusan Presiden Ke-4 RI, Abdurrahman Wahid, yang memisahkan Polri dan TNI.

"Reformasi 1998 adalah tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Salah satu capaian utama gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil kala itu adalah memisahkan peran dan fungsi Polri dari TNI. Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan yang mendukung supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan demokrasi," jelas Rifqi.

Rifqi mengungkapkan, keputusan Gus Dur yang memisahkan Polri dari TNI adalah untuk menjadikan Korps Bhayangkara sebagai institusi sipil yang fokus pada penegakan hukum dan keamanan dalam negeri.

Baca Juga: DPR: Usulan Polri di Bawah Kemendagri Mencederai Demokrasi

Sedangkan TNI diarahkan untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal.

"Keputusan itu bukan sekadar kebijakan, melainkan fondasi untuk membangun sistem demokrasi yang lebih sehat," katanya.

Menurut Rifqi, penggabungan Polri ke dalam TNI akan mengkhianati semangat Reformasi dan berpotensi melemahkan demokrasi.

"Langkah itu hanya akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan dan mengaburkan fungsi masing-masing institusi dalam sistem demokrasi kita," ujarnya.

Oleh karena itu, Rifqi mengajak generasi muda untuk terus mengawal demokrasi.

"Sebagai generasi penerus, kita tidak boleh membiarkan perjuangan para pendahulu sia-sia. Reformasi bukan akhir, melainkan awal perjalanan menuju demokrasi yang lebih matang," katanya.

Baca Juga: DPR Bakal Panggil Kadiv Propam Polri, Evaluasi Penggunaan Senjata Api Anggota Polisi

Ia juga tegas menolak setiap upaya ataupun wacana mengenai penggabungan Polri ke dalam TNI.

Hal senada diutarakan Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, yang juga menolak tegas wacana penggabungan tersebut.

Menurutnya, GP Ansor berharap pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, tetap berpegang pada prinsip-prinsip Reformasi.

"Jangan pernah mundur. Indonesia membutuhkan komitmen kuat untuk mewujudkan negara yang adil, demokratis dan sejahtera," jelas Addin.

Adapun, wacana penggabungan Polri dengan TNI pertama kali disampaikan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus.

Ia menyampaikan wacana terkait penempatan Polri di bawah naungan TNI atau Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga: DPR Puji Peran Polri dalam Amankan Pilkada, Kinerja Listyo Sigit Diberi Nilai Sembilan