Bawaslu Minta KPU Perbaiki Data Sirekap, Kepercayaan Publik Jadi Pertaruhan

AKURAT.CO Bawaslu meminta KPU bergerak cepat memperbaiki data Sirekap. Kekeliruan jangan dibiarkan terlalu lama tanpa perbaikan karena kepercayaan publik menjadi pertaruhan.
Anggota Bawaslu, Lolly Suhenti mengatakan, data Sirekap tak akurat bukan hoaks. Sebab sudah banyak fakta membuktikan adanya ketidaksesuaian data dengan formulir C hasil penghitungan suara.
“Kami cek ternyata memang ada kesalahan input ini," kata Lolly, di Jakarta, Kamis (15/2/2024).
Baca Juga: Sirekap Gelembungkan Suara, KPU Tolak Disebut Manipulasi Data
Bawaslu menilai kesalahan data Sirekap disebabkan sistem digital yang tak mampu membaca akurat. Seharusnya KPU cepat tanggap melakukan perbaikan dimulai pada level bawah.
Dia juga mengingatkan bahwa Sirekap sebatas alat bantu penghitungan suara. Artinya penghitungan yang pasti dilakukan secara manual dan berjenjang, bukan digital.
"Yang publik harus tahu adalah Sirekap itu hanya alat bantu, yang nanti menjadi yang utama dalam proses rekapitulasi kita adalah rekapitulasi manual berjenjang. Kita akan lihat proses ini sampai tanggal 20 Maret," ujarnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Contoh Teks Pidato Hari Santri 2026 Singkat dan Lucu, Mudah Dihafal!
- 2Tumbang Lawan Lazio, Juventus Mulai Pertimbangkan Depak Luciano Spalletti dan Bidik Antonio Conte
- 3Link Twibbon Hari Santri 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Memasangnya
- 4Prediksi Skor Lille vs Galatasaray: Duel Sengit Demi Poin Perdana Liga Champions
- 5Prediksi Skor Aston Villa vs Viking 22 Oktober 2026: Tuan Rumah Diunggulkan Menang
- 620 Link Twibbon Hari Santri Nasional 2026 Gratis untuk Dibagikan ke Media Sosial
- 7Siapa Aktivis Greenpeace yang Viral di Bundaran HI? Ini Profil dan Pesan Aksinya
- 8Prediksi Skor Sporting CP vs LASK Linz 22 Oktober 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 9Perusahaan Asing Harus Bertanggung Jawab Atas Karhutla, Prabowo: Kita Cabut Izinnya
- 10Prabowo Luncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Ekonomi Keluarga Jadi Fondasi Kekuatan Bangsa







