Sirekap Gelembungkan Suara, KPU Tolak Disebut Manipulasi Data

AKURAT.CO KPU janji bakal mengoreksi data yang terinput melalui Sirekap dan terindikasi menggelembungkan suara. Ketua KPU Hasyim Asy’ari menegaskan kesalahan input melalui Sirekap bukan manipulatif.
Menurut Hasyim, kejanggalan yang muncul melalui Sirekap bukan indikasi adanya manipulasi data oleh KPU. Dia menegaskan data yang terinput bakal diuji secara manual.
“Tidak ada niat manipulasi, tidak ada niat untuk mengubah-ubah hasil suara, karena pada dasarnya formulir C hasil pleno diunggah apa adanya sebagaimana situasi yang diunggah oleh KPPS. Itu bisa kita monitor dan bisa kita saksikan bersama-sama," kata Hasyim, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (15/2/2024).
Baca Juga: Sirekap KPU Banyak Gelembungkan Suara, Bawaslu Bilang Begini...
Dia menegaskan Sirekap merupakan alat bantu untuk menampung hasil penghitungan suara melalui formulir C. Dalam pelaksanaannya, Hasyim tak menutup peluang adanya kesalahan input.
“Pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah kami koreksi. Yang paling penting KPU ini enggak boleh bohong dan harus ngomong jujur," kata dia.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Contoh Teks Pidato Hari Santri 2026 Singkat dan Lucu, Mudah Dihafal!
- 2Tumbang Lawan Lazio, Juventus Mulai Pertimbangkan Depak Luciano Spalletti dan Bidik Antonio Conte
- 3Link Twibbon Hari Santri 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Memasangnya
- 4Prediksi Skor Lille vs Galatasaray: Duel Sengit Demi Poin Perdana Liga Champions
- 5Prediksi Skor Aston Villa vs Viking 22 Oktober 2026: Tuan Rumah Diunggulkan Menang
- 620 Link Twibbon Hari Santri Nasional 2026 Gratis untuk Dibagikan ke Media Sosial
- 7Siapa Aktivis Greenpeace yang Viral di Bundaran HI? Ini Profil dan Pesan Aksinya
- 8Prediksi Skor Sporting CP vs LASK Linz 22 Oktober 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 9Perusahaan Asing Harus Bertanggung Jawab Atas Karhutla, Prabowo: Kita Cabut Izinnya
- 10Prabowo Luncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Ekonomi Keluarga Jadi Fondasi Kekuatan Bangsa







