Akurat Logo

Komnas HAM Minta Warga Pelototi DPT Dan Proses Penghitungan Suara

Paskalis Rubedanto | 27 November 2023, 17:51 WIB
Komnas HAM Minta Warga Pelototi DPT Dan Proses Penghitungan Suara

 

AKURAT.CO Komnas HAM meminta warga aktif memelototi daftar pemilih tetap (DPT) dan mencermati proses penghitungan suara pada wilayah masing-masing. Komnas mengaku aktif melakukan monitoring untuk memastikan hak warga tidak tercederai pada Pemilu 2024.

Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi menyebutkan, peran pengawasan juga menjadi tanggung jawab para relawan yang ingin jagoannya menang. Tanpa peran serta masyarakat, pelaksanaan Pemilu 2024 bisa kacau-balau.

"Masyarakat dan relawan harus aktif dalam memantau proses pemilu dari mulai kampanye hingga penghitungan suara," kata Pramono, dalam diskusi bertajuk Memastikan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang Jujur, Adil, Langsung, Umum, dan Rahasia, yang digelar di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Baca Juga: Antisipasi Kebocoran Data Pemilih, KPU Libatkan 6 Instansi Lindungi DPT

Menurutnya, Komnas HAM telah membentuk tim untuk memantau hak konstitusional warga terpenuhi. Tim ini telah dibentuk pada 2023.

"Kami sudah membentuk tim di awal 2023. Kami sudah turun ke lapangan untuk memastikan terutama hak pilih kelompok rentan dan juga peran KPU tentang pemuktahiran pemilih,” ucap dia.

Komnas juga membentuk posko-posko pengaduan untuk hak memilih kelompok rentan. Selain itu posko pengaduan untuk kasus intimidasi dan netralitas aparat negara.

Baca Juga: Komnas HAM Dorong Bawaslu Jamin Hak Konstitusional Kelompok Rentan di Pemilu 2024

Dia mengingatkan, Komnas HAM mendorong netralitas terhadap ASN, TNI, Polri dan intelijen negara dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Terpenting lagi, warga juga aktif mengawasi DPT agar hak memilihnya tidak hilang.

Peran serta masyarakat dan relawan juga dibutuhkan dalam memantau dan mengawal penghitungan suara di TPS. Proses ini dianggap krusial lantaran berpengaruh secara langsung dalam perolehan suara.

"Komnas HAM aktif memobilisasi warga untuk mengecek DPT dan lapor jika ada yang ingin pindah DPT atau kalau mau pindah memilih ke KPU atau Bawaslu," ujarnya.

 

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.